Menteri Airlanga: Defisit APBN 3 Persen Harga Mati, Tapi Perppu Masih Mungkin Dikeluarkan

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah tidak akan memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga melampaui batas 3 persen meski krisis mengintai di depan mata akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel di Teluk.

Meski demikian Airlangga juga membeberkan bahwa pemerintah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi dampak ekonomi jika konflik berlangsung lama. Langkah tersebut disiapkan untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan perekonomian nasional tetap terkendali di tengah gejolak global.

Airlangga mengatakan pemerintah memilih melakukan efisiensi anggaran sebagai langkah antisipasi agar defisit fiskal tetap terkendali.

"Langkah yang diambil per hari ini adalah pemotongan anggaran supaya kita tidak lewat daripada tiga persen," ucapnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2026).

Menurutnya, pemerintah saat ini masih memantau perkembangan konflik geopolitik tersebut. Ia menyebut perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel baru berlangsung dalam hitungan minggu sehingga dampaknya terhadap perekonomian global masih belum sepenuhnya terlihat.

Karena itu, pemerintah memilih langkah antisipatif dengan memangkas sejumlah belanja negara guna menjaga stabilitas fiskal.

Airlangga menjelaskan pemerintah tetap menggunakan batas maksimal defisit APBN sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai acuan pengelolaan anggaran negara.

"Selama perangnya masih belum mencapai dalam tanda petik lima bulan, kita masih skenario pemotongan anggaran dan kita masih menggunakan maksimum defisit itu tiga persen," jelas Airlangga.

Ia juga mengatakan pemerintah belum memutuskan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk memperlebar defisit APBN. Kebijakan tersebut baru akan dipertimbangkan jika terjadi lonjakan signifikan pada harga energi global.

"Kita lihat pelonjakan harga BBM-nya sampai ke berapa, kemudian baru nanti kita dorong regulasinya di situ. Sebagai referensi, pada saat kita kena Covid-19, itu satu semester belum kita keluarin Perppu. Semester kedua baru kita keluarkan Perppu," ia mengingatkan.

Siapkan Simulasi

Airlangga juga mengatakan, pemerintah telah menyusun simulasi kondisi ekonomi jika perang di Timur Tengah berlarut-larut. Simulasi itu mencakup berbagai kemungkinan durasi konflik yang dapat memengaruhi harga energi dan stabilitas makroekonomi.

"Skenario yang kemarin dipaparkan adalah skenario perang yang relatif panjang. Lima bulan, enam bulan, sepuluh bulan. Karena kita 5 bulan, 6 bulan itu masih di dalam tahun anggaran sekarang. Dan 10 (bulan) itu sampai Desember," ujar dia.

Menurut Airlangga, pemerintah menggunakan skenario tersebut sebagai langkah antisipasi apabila konflik global mulai memberikan tekanan lebih besar terhadap ekonomi domestik, khususnya melalui kenaikan harga energi dan komoditas.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini masih memantau perkembangan situasi karena konflik baru berlangsung dalam waktu singkat sehingga dampaknya terhadap ekonomi global masih terus berkembang.

"Tetapi karena kita masih di bulan-bulan awal, perang baru dua minggu, kita belum tahu apakah empat minggu apakah lima minggu," jelasnya.

Dalam skenario yang disiapkan pemerintah, salah satu risiko yang diantisipasi adalah lonjakan harga minyak dunia yang berpotensi menekan anggaran negara serta nilai tukar rupiah. Jika konflik berlangsung lebih lama, harga minyak mentah global diperkirakan dapat meningkat signifikan dan memengaruhi keseimbangan fiskal.

"Namun kalau kita lihat transmisi ke Indonesianya itu dalam bentuk harga-harga eh minyak, harga gas, dan nanti ikutannya harga-harga komoditas," ucapnya.

Di satu sisi, Pemerintah juga melakukan langkah efisiensi anggaran untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali.

"Nah, langkah yang diambil per hari ini adalah pemotongan anggaran supaya kita tidak lewat daripada 3 persen," tuturnya.

Meski demikian, ia menyebut kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih relatif kuat dan stabil. Pemerintah juga terus memantau dinamika global secara berkala untuk menentukan langkah kebijakan yang diperlukan.

"Karena ini masih sifatnya dinamis, seperti pada saat Covid kita juga mengevaluasi secara dinamis, memonitor setiap bulan seperti apa," pungkasnya.