- Prabowo Subianto mengundang investor Jepang melapor langsung kepadanya mengenai kendala investasi pada forum di Tokyo.
- Pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk mengatasi hambatan investasi dan mendorong deregulasi aturan yang menghambat.
- Prabowo menekankan peran presiden sebagai CEO negara yang harus cepat menyelesaikan masalah demi efisiensi investasi.
Suara.com - Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam menciptakan iklim investasi yang lebih ramah, cepat, dan transparan.
Dalam forum bisnis Indonesia–Jepang di Tokyo, ia bahkan secara terbuka mempersilakan investor Jepang untuk melaporkan langsung berbagai kendala investasi kepadanya.
Pernyataan ini disampaikan dalam ajang Business Forum Indonesia–Jepang Tokyo yang menjadi momentum penting memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara.
“Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat langsung mengeluh kepada saya. Anda bisa langsung mengadu kepada saya, melalui duta besar Anda, melalui perwakilan Anda, melalui MITI atau JETRO atau apa pun, Keidanren. Saya bersedia menerima pengaduan,” tegas Prabowo dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).
Presiden sebagai “CEO Negara”
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pendekatan kepemimpinan yang lebih proaktif dan responsif terhadap kebutuhan investor. Ia menggambarkan peran presiden modern layaknya seorang CEO yang harus sigap menyelesaikan masalah.
“Seorang presiden modern, pada dasarnya, adalah CEO negara ini. Ia harus mampu mengetahui masalah dengan sangat cepat dan menyelesaikannya dengan sangat cepat,” ujarnya.
Pernyataan ini mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang ingin memangkas birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan demi mendorong arus investasi masuk.
Sebagai langkah konkret, pemerintah telah membentuk satuan tugas khusus untuk mengatasi berbagai hambatan investasi atau de-bottlenecking task force. Satgas ini bertugas menangani kendala seperti perizinan lambat hingga praktik yang merugikan investor.
“Perusahaan mana pun di Indonesia, baik asing maupun domestik, yang merasa menghadapi keterlambatan, hambatan administratif, atau perlakuan tidak semestinya, dapat langsung menghubungi satuan tugas ini,” jelas Prabowo.
Deregulasi Jadi Fokus Utama
Selain itu, pemerintah juga tengah mendorong deregulasi besar-besaran untuk menyederhanakan aturan yang dinilai menghambat dunia usaha.
“Kami berupaya melakukan deregulasi, menyingkirkan peraturan yang terkadang tidak rasional. Ini bukan hal mudah, tetapi kami bertekad untuk menyederhanakan proses,” kata Prabowo.
Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin ketat dalam menarik investasi asing.
Prabowo juga mengingatkan bahwa kecepatan menjadi kunci dalam dunia bisnis modern. Ia menekankan pentingnya efisiensi dalam setiap proses kebijakan dan investasi.
TERPOPULER
