Siapa PT Yasa Artha Trimanunggal? Pemenang Pengadaan Motor Trail Listrik MBG

Suara.com - Jagat media sosial tengah riuh rendah. Bukan soal menu makanannya, melainkan tunggangan operasionalnya. Puluhan ribu unit motor trail dengan logo Badan Gizi Nasional (BGN) mendadak jadi buah bibir netizen. Kendaraan tangguh ini disiapkan untuk mengawal program ambisius Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, di balik gagahnya deretan motor trail tersebut, publik mulai melontarkan pertanyaan kritis seberapa darurat kebutuhan motor trail untuk membagikan makanan, dan siapa sebenarnya penyedianya?

Berdasarkan penelusuran data dari laman Inaproc, pengadaan motor trail listrik bermerek Emmo JVX GT ini dipercayakan kepada PT Yasa Artha Trimanunggal. Sebuah langkah yang cukup berani di tengah sorotan efisiensi anggaran negara.

Bukan angka kaleng-kaleng. Harga yang tercantum untuk satu unit motor trail listrik ini mencapai Rp 49,95 juta. Angka tersebut memang sudah termasuk PPN 12 persen, namun ada catatan tebal yang menjadi perhatian para pengamat kebijakan publik.

Harga nyaris Rp 50 juta itu ternyata masih berstatus off the road. Artinya, pemerintah masih harus merogoh kocek tambahan untuk pengurusan surat-kendaraan (STNK dan BPKB) agar layak jalan di aspal publik. Lebih mengejutkan lagi, harga tersebut dikabarkan belum mencakup garansi.

Berdasarkan laman resminya, PT Yasa Artha Trimanunggal adalah perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Logistik, pengadaan, alat kesehatan dan ekspor-impor yang didirikan sejak tahun 2016 dan berdomisili di Jakarta.

Layanan logistiknya berada di seluruh wilayah di Indonesia, untuk berbagai kebutuhan individu, industri dan usaha lainnya.

Dalam lamannya juga perusahaan juga menyediakan layanan pengadaaan motor listrik. Perusahaan juga diketahui baru mengakuisisi maskapai perintis SAM Air beberapa waktu lalu dan membeli pesawat dari PTDI.

Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi riuh video viral mengenai puluhan ribu motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN). Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya sempat menolak usulan pengadaan kendaraan operasional tersebut pada tahun lalu.

Purbaya menegaskan, pada prinsipnya anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diprioritaskan untuk penyediaan makanan bagi masyarakat, bukan untuk belanja modal seperti komputer atau kendaraan dalam jumlah besar.

"Tahun lalu sempat kita tidak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor. Tapi untuk yang sekarang (viral), saya belum tahu detailnya, saya akan cek lagi," ujar Purbaya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Selasa (7/4).

Menurut Purbaya, mitra pengelola MBG seharusnya sudah mendapatkan keuntungan yang cukup dari operasional program. Dengan margin tersebut, para mitra diharapkan mampu melakukan pengadaan kendaraan secara mandiri atau melalui skema cicilan, tanpa harus membebani anggaran negara secara langsung.

Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana meluruskan simpang siur informasi di media sosial. Dadan membenarkan adanya pengadaan motor listrik tersebut sebagai bagian dari anggaran tahun 2025 untuk menunjang operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Namun, Dadan membantah angka 70.000 unit yang beredar di masyarakat. Ia menyebut angka tersebut hoaks.

"Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari total 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," jelas Dadan. Saat ini, belasan ribu motor tersebut masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan belum didistribusikan ke lapangan.