Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.585.000
Beli Rp2.465.000
IHSG 5.912,442
LQ45 587,370
Srikehati 290,628
JII 345,613
USD/IDR 18.085

Tak Ada WFH di Kementerian PU, Menteri Dody: AC-nya Angin Blesat-blesut

Mohammad Fadil Djailani, Fakhri Fuadi Muflih

Jum'at, 10 April 2026 | 15:00 WIB
Tak Ada WFH di Kementerian PU, Menteri Dody: AC-nya Angin Blesat-blesut
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo (kiri), menegaskan bahwa instansinya tidak akan menerapkan skema Work From Home (WFH) bagi para pegawai. Foto Antara.
baca 10 detik
  • Menteri Dody tiadakan WFH karena PU tim utama penanganan bencana bersama BNPB.
  • Operasional listrik dan AC dipangkas setelah jam 5 sore demi hemat anggaran.
  • Kebijakan ini jalankan mandat Presiden untuk kerja efektif tanpa ganggu respons lapangan.

Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa instansinya tidak akan menerapkan skema Work From Home (WFH) bagi para pegawai. Meski pemerintah tengah gencar mendorong efisiensi birokrasi, Dody menilai karakter pekerjaan di Kementerian PU menuntut kehadiran fisik dan kesiapsiagaan tinggi.

Dody menjelaskan, peran vital Kementerian PU dalam penanganan bencana menjadi alasan utama kebijakan ini diambil. Menurutnya, mustahil bagi timnya untuk bekerja dari jarak jauh ketika infrastruktur negara membutuhkan penanganan cepat di lapangan.

“Skema WFH di PU sebetulnya tidak terlalu ada, karena PU itu di samping membangun infrastruktur, kami juga bagian dari tim utama manakala ada bencana, bersama BNPB, Basarnas, dan BPBD,” ujar Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Kebutuhan respons cepat inilah yang membuat seluruh jajaran kementerian harus tetap siaga di lokasi atau kantor guna memastikan koordinasi berjalan tanpa hambatan.

“Karena itu kemudian kami putuskan kami tidak WFH,” tegasnya.

Kendati menolak skema kerja fleksibel, Dody menjamin kementeriannya tetap tegak lurus terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penghematan anggaran dan energi. Strategi efisiensi dialihkan pada operasional kantor yang lebih ketat.

Salah satu langkah konkretnya adalah pemangkasan penggunaan listrik dan pendingin ruangan (AC) secara drastis setelah jam kerja berakhir.

“Sesuai arahan Pak Presiden Prabowo, kita berusaha bekerja efektif dan efisien. Setelah jam lima sore misalnya, listrik kita kurangi sekali, AC kita kurangi,” kata Dody.

Bahkan, ia berseloroh agar pegawai memanfaatkan ventilasi alami ketimbang bergantung pada mesin pendingin jika situasi memungkinkan.

baca juga

“Jadi yang memang ruangannya bisa pakai 'AB'—angin blesat-blesut—pakai 'AB' saja, tidak usah pakai AC,” selorohnya.

Melalui langkah ini, Dody berharap Kementerian PU tetap mampu memberikan kontribusi nyata bagi penghematan negara tanpa harus mengorbankan kualitas pelayanan publik dan kesiapan mitigasi bencana.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bukan di Hari Jumat, Pemda DIY Pilih Rabu Jadi Hari WFH bagi ASN, Ini Alasannya

Bukan di Hari Jumat, Pemda DIY Pilih Rabu Jadi Hari WFH bagi ASN, Ini Alasannya

News | Jum'at, 10 April 2026 | 13:43 WIB

Pemerintah Siapkan Intensif, Guna Percepat Ekosistem Kendaraan Listrik

Pemerintah Siapkan Intensif, Guna Percepat Ekosistem Kendaraan Listrik

Bisnis | Jum'at, 10 April 2026 | 13:36 WIB

Kemenag Pastikan Layanan Legalisasi Buku Nikah Tetap Buka Meski ASN WFH Setiap Jumat

Kemenag Pastikan Layanan Legalisasi Buku Nikah Tetap Buka Meski ASN WFH Setiap Jumat

News | Jum'at, 10 April 2026 | 12:59 WIB

Terkini

BRI Hadirkan ORI030 untuk Investasi ORI dengan Kupon Tetap Bulanan

BRI Hadirkan ORI030 untuk Investasi ORI dengan Kupon Tetap Bulanan

Bisnis | Jum'at, 10 Juli 2026 | 15:13 WIB

Jembatan Enang-enang Hasil Patungan Rakyat Aceh Rp1 M Ditutup, Menteri PU Nilai Struktur Belum Kuat

Jembatan Enang-enang Hasil Patungan Rakyat Aceh Rp1 M Ditutup, Menteri PU Nilai Struktur Belum Kuat

Bisnis | Jum'at, 10 Juli 2026 | 14:59 WIB

Purbaya Akan Minta Penjelasan Kemenhan soal Anggaran Rudal Brahmos India

Purbaya Akan Minta Penjelasan Kemenhan soal Anggaran Rudal Brahmos India

Bisnis | Jum'at, 10 Juli 2026 | 14:42 WIB

LNG Murah Industri hanya Berlaku hingga 31 Desember

LNG Murah Industri hanya Berlaku hingga 31 Desember

Bisnis | Jum'at, 10 Juli 2026 | 14:38 WIB

BBM Shell Masih Kosong Hingga Saat Ini, Anak Buah Bahlil: Cerita Lama!

BBM Shell Masih Kosong Hingga Saat Ini, Anak Buah Bahlil: Cerita Lama!

Bisnis | Jum'at, 10 Juli 2026 | 14:33 WIB

Mitra Binaan Batik BNI Meriahkan Pameran Puspa Nuswantara 2026

Mitra Binaan Batik BNI Meriahkan Pameran Puspa Nuswantara 2026

Bisnis | Jum'at, 10 Juli 2026 | 14:12 WIB

Airlangga Ungkap Biang Kerok Neraca Dagang Sempat Defisit, Impor BBM Jadi Pemicu

Airlangga Ungkap Biang Kerok Neraca Dagang Sempat Defisit, Impor BBM Jadi Pemicu

Bisnis | Jum'at, 10 Juli 2026 | 13:38 WIB

Emas Anjlok, Dolar Perkasa! Investor Disarankan Pantau Rasio Emas Sebelum Ambil Keputusan

Emas Anjlok, Dolar Perkasa! Investor Disarankan Pantau Rasio Emas Sebelum Ambil Keputusan

Bisnis | Jum'at, 10 Juli 2026 | 13:04 WIB

Emiten RANS Dirumorkan Jadi Perusahaan Pencucian Uang, Apa Kata Raffi dan Nagita Slavina?

Emiten RANS Dirumorkan Jadi Perusahaan Pencucian Uang, Apa Kata Raffi dan Nagita Slavina?

Bisnis | Jum'at, 10 Juli 2026 | 12:33 WIB

Butuh 2,5 Juta Ton Per Tahun untuk B50, Pemerintah Bangun Pabrik Metanol

Butuh 2,5 Juta Ton Per Tahun untuk B50, Pemerintah Bangun Pabrik Metanol

Bisnis | Jum'at, 10 Juli 2026 | 12:14 WIB

×