- Fahmy Radhi dari UGM menyatakan kebijakan WFH dinilai tidak efektif menekan konsumsi BBM subsidi bagi pekerja nasional.
- Penerapan WFH berisiko memicu penurunan pendapatan sektor transportasi, UMKM, serta menurunkan produktivitas kinerja di sektor manufaktur.
- Pemerintah tetap menjaga subsidi BBM hingga akhir 2026 demi menjaga defisit APBN tetap stabil saat krisis energi.
Suara.com - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi menilai untuk mengukur efektivitas sistem kerja work from home atau WFH dalam menghemat bahan bakar minyak (BBM) akan terlihat dari pola konsumsi masyarakat.
"Kalau kebijakan penghematan itu berjalan efektif itu, akan terjadi penurunan (konsumsi) atau minimal tidak bertambah," kata Fahmy saat dihubungi Suara.com pada Sabtu (11/4/2026).
Namun Fahmi menilai kebijakan pengendalian BBM subsidi dengan menerapkan WFH tidak akan berjalan efektif. Terlebih di beberapa daerah WFH diperlakukan pada hari Jumat yang berdekatan dengan hari libur Sabtu dan Minggu.
"Barangkali ASN dan pekerja swasta tidak kerja di rumah pada hari Jumat, tetapi Work From Everywhere (WFE) di tempat wisata sekalian menikmati long weekend sehingga konsumsi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan," ujar Fahmi.
Di samping itu, kebijakan WFH juga dinilai berisiko menurunkan pendapatan di sektor transportasi seperti ojek online, serta berdampak negatif pada pelaku UMKM dan warung makan yang biasanya melayani para pekerja.
Kemudian juga di sektor manufaktur berpotensi menghambat produktivitas kerja yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian.
"Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan masak-masak dengan menghitung secara teliti cost and benefit WFH-1. Jangan sampai penerapan WFH-1 memberikan manfaat (benefit) penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya," kata Fahmy.
Sebelumnya pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan untuk menghemat BBM di tengah kondisi krisis energi global akibat konflik di Timur Tengah. Antara lain adalah dengan menerapkan WFH untuk menghemat energi.
Pemerintah juga tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan subsidi BBM telah diperhitungkan secara matang untuk berbagai skenario, termasuk jika harga minyak dunia mencapai USD 100 per barel hingga akhir tahun.
Dengan asumsi tersebut, defisit APBN dipastikan tetap aman di kisaran 2,9 persen. Sejauh ini sejumlah kebijakan telah diambil pemerintah guna mengendalikan konsumsi BBM subsidi agar tidak berdampak terhadap beban APBN.
TERPOPULER
