Negosiasi AS-Iran Buntu, Harga Minyak Dunia Membara: Sinyal Bahaya buat BBM Nasional?

Suara.com - Harga minyak dunia diproyeksi tetap tinggi setelah perundingan Amerika Serikat dan Iran gagal mencapai kesepakatan. Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga BBM di dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Hadi Ismoyo menilai kegagalan negosiasi membuat pasar energi global kembali tidak pasti.

"Dampak kegagalan perundingan ini, dunia menghadapi kembali ketidakpastian pasokan energy yg lebih serius kedepannya," kata Hadi kepada Suara.com, Selasa (14/4/2026).

Ia menyebut harga minyak dunia sudah naik ke kisaran 104 dolar AS per barel dari sebelumnya sekitar 97 dolar AS. Kenaikan ini dipicu kekhawatiran gangguan pasokan energi global.

Menurutnya, kondisi tersebut akan membuat harga energi tetap tinggi dalam waktu dekat. Harga BBM dan LPG diperkirakan ikut terdampak.

"Itu artinya harga minyak dunia termasuk di dalamnya adalah BBM dan LPG akan remaining high," ujar Hadi.

Ia menambahkan, pasokan energi global berpotensi terus terganggu selama ketegangan geopolitik belum mereda. Ketidakpastian ini juga berdampak pada ketersediaan crude, BBM, dan LPG.

"Kelangkaan crude, BBM dan LPG akan membayangi dunia dan tidak tahu pasti kapan akan berakhir," jelasnya.

Hadi menyebut pemerintah menghadapi dua pilihan kebijakan dalam jangka pendek. Opsi tersebut adalah menaikkan harga BBM atau menambah anggaran subsidi energi.

"Solusi jangka pendeknya memang saat ini menurut keyakinan saya hanya ada dua: naikkan harga BBM atau naikkan pagu subsidi BBM," kata Hadi.

Ia menilai kedua opsi tersebut sama-sama berat bagi pemerintah. Namun ia cenderung tidak mendukung kenaikan harga BBM subsidi.

"Saya memilih untuk tidak menaikkan BBM subsidi, karena efek domino yg terjadi dan daya beli masyarakat masih relatif rendah," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah bisa menyesuaikan APBN dengan memangkas program yang tidak prioritas. Langkah ini untuk menambah ruang fiskal guna menjaga subsidi energi.

Di sisi lain, ia menilai kenaikan harga BBM non-subsidi masih dapat dipertimbangkan. Kelompok pengguna BBM non-subsidi dinilai memiliki daya beli yang lebih kuat.

"Kami mengerti jika pemerintah menaikkan harga BBM non subsidi, karena BBM jenis ini dinikmati oleh kalangan menengah ke atas yang daya belinya relatif masih kuat," kata Hadi.

Ia menekankan pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat bawah di tengah tekanan harga energi. Kebijakan yang diambil harus mampu menahan dampak sosial yang lebih luas.

Selain itu, pemerintah juga didorong menjalankan program penghematan energi. Upaya ini termasuk konversi BBM ke gas dan percepatan penggunaan kendaraan listrik.

Hadi juga meminta penegakan hukum diperkuat untuk memastikan distribusi BBM dan LPG tepat sasaran. Langkah ini dinilai penting agar subsidi energi tidak salah sasaran di tengah tekanan global.

"Dengan solusi partial seperti diatas, diharapkan lapisan masyarakat bawah terlindungi, namun berharap masyarakat menengah atas bisa memahami kesulitan Pemerintah saat ini. Dengan demikian Insya Allah tidak terjadi demo berjilid-jilid," pungkasnya.