REGIONAL:
- Pemerintah melalui Perum BULOG berencana membangun 100 infrastruktur pascapanen di 92 kabupaten guna menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan.
- Pengamat AEPI menekankan pentingnya perencanaan lokasi yang presisi agar investasi infrastruktur jangka panjang ini tidak menjadi mubazir bagi petani.
- Pembangunan infrastruktur tersebut harus terintegrasi dengan ekosistem logistik nasional, cadangan pangan pemerintah, serta kebutuhan nyata di setiap daerah.
Suara.com - Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menyoroti rencana pemerintah membangun 100 gudang infrastruktur pascapanen (IPP) untuk memperkuat ketahanan pangan.
Program 100 gudang yang dijalankan oleh Perum BULOG ini dinilai strategis, namun berisiko tidak optimal jika tidak dirancang secara matang.
Ia menilai pembangunan gudang untuk menampung hasil panen memang penting untuk mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan.
"Dalam konteks stabilisasi pasokan dan harga pangan, IPP adalah keniscayaan," ujar Khudori kepada wartawan yang dikutip, Selasa (28/4/2026).
Pemerintah sebelumnya menyetujui pembangunan 100 titik IPP yang tersebar di 26 kantor wilayah Bulog dan mencakup 92 kabupaten/kota. Infrastruktur ini mencakup berbagai fasilitas, mulai dari pengeringan, pengolahan, hingga penyimpanan pangan.
Namun, Khudori mengingatkan proyek ini tidak boleh dijalankan tanpa perencanaan yang presisi, mengingat nilai investasinya besar dan bersifat jangka panjang.
"IPP adalah investasi jangka menengah panjang. Kalau salah menentukan titik, termasuk salah memutuskan jenis yang disediakan, bisa-bisa IPP tidak optimal, bahkan mubazir," ujarnya.
Ia menilai penentuan lokasi menjadi faktor krusial agar infrastruktur yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan, terutama dalam mengatasi persoalan distribusi dan ketimpangan pasokan antarwilayah.
Menurut dia, selama ini persoalan pangan di Indonesia tidak hanya terletak pada produksi, tetapi juga pada manajemen stok dan logistik yang belum optimal.
"Produksi yang musiman, terkonsentrasi di Jawa, dan surplus hanya ada di sedikit wilayah, menuntut hadirnya manajemen stok dan logistik yang handal," jelas Khudori.
Ia menambahkan, tanpa dukungan infrastruktur yang tepat sasaran, pembangunan IPP berpotensi tidak memberikan dampak signifikan terhadap stabilisasi harga pangan.
Selain itu, Khudori juga menekankan pentingnya keterkaitan IPP dengan kebijakan lain, seperti Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan program swasembada pangan.
"IPP harus dikaitkan dengan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah dan terintegrasi dengan kebijakan swasembada pangan," ujarnya.
Menurut dia, pembangunan IPP tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus menjadi bagian dari ekosistem logistik pangan nasional secara menyeluruh.
"Intinya, keterpaduan bukan lagi perlu, tapi wajib. Karena ini menjadi penentu bermanfaat-tidaknya IPP yang tersedia," kata Khudori.
Ia juga menyoroti contoh di daerah seperti Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat, yang merupakan produsen jagung, tetapi belum didukung industri pengolahan yang memadai.
"Jagung dari dua provinsi itu harus diangkut ke provinsi lain yang jaraknya jauh karena tidak ada pabrik pakan," tuturnya.
Khudori menilai, pembangunan infrastruktur yang tepat di daerah tersebut dapat membantu menekan biaya logistik sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
"Prinsip kehati-hatian harus menjadi kompas setiap keputusan," pungkas Khudori.
TERPOPULER