REGIONAL:
- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menerima perwakilan aliansi buruh KASBI dan Gebrak di Senayan, Jumat 1 Mei 2026.
- Presiden Prabowo Subianto menghubungi Dasco melalui telepon untuk menitipkan salam kepada para buruh saat berlangsungnya audiensi tersebut.
- Aliansi buruh menyampaikan aspirasi mengenai urgensi pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang lebih berpihak pada kesejahteraan para pekerja Indonesia.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendadak ditelepon Presiden Prabowo Subianto, saat menerima perwakilan sejumlah aliansi serikat pekerja di Senayan, bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5/2026).
Peringatan May Day di Jakarta diwarnai dengan pembagian konsentrasi massa. Saat ribuan buruh merayakan hari besar tersebut bersama Presiden Prabowo Subianto di kawasan Monas, sejumlah elemen buruh yang tergabung dalam aliansi justru memilih mendatangi Gedung DPR RI, Senayan.
Kelompok yang terdiri dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) ini, membawa segudang tuntutan kritis terkait kondisi ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak pada rakyat kecil.
Meski memilih jalur aksi yang berbeda dan tidak hadir di Monas, keberadaan para aktivis buruh ini tetap mendapatkan atensi khusus.
Dasco yang menerima langsung audiensi perwakilan buruh di kompleks parlemen mengungkapkan momen menarik.
Sesaat sebelum pertemuan dimulai, Dasco mengaku mendapatkan panggilan telepon langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
"Saya dapat telepon dari bapak presiden. Meskipun kawan-kawan tidak bersamanya saat hari buruh, Pak Prabowo menitipkan salam, selamat hari buruh buat kawan-kawan KASBI, Gebrak, dan serikat lainnya di sini," kata Dasco.
Aspirasi dari Akar Rumput
Langkah KASBI dan Gebrak untuk tidak bergabung dalam pesta perayaan di Monas, sempat memicu tanda tanya publik.
Namun, Ketua Umum KASBI Sunarno menegaskan, keputusan tersebut merupakan sikap ideologis dan bentuk independensi gerakan buruh.
Menurutnya, menghadiri seremonial bersama pemerintah bukan prioritas utama di tengah banyaknya persoalan fundamental yang belum terselesaikan di lapangan.
Sunarno memastikan absennya mereka di Monas bukan didasari oleh sentimen pribadi, atau kebencian terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo.
Sebaliknya, hal ini adalah upaya untuk tetap menjaga nalar kritis dan memastikan suara dari sektor-sektor yang paling terdampak kebijakan ketenagakerjaan tetap terdengar nyaring di jantung legislatif.
"Kami juga diundang ke Monas bersama presiden. Tapi kami justru aksi di DPR bukan karena membenci pemerintah dan lain sebagainya. Menurut kami, di tengah situasi saat ini, aksi adalah pilihan terbaik," kata dia.
Tuntutan Besar: Dari UU Ketenagakerjaan hingga Nasib Tenaga Medis
Dalam ruang audiensi yang berlangsung hangat namun serius, perwakilan aliansi buruh memaparkan daftar panjang persoalan yang merundung para pekerja di Indonesia.
Salah satu poin krusial yang ditekan adalah, desakan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang benar-benar pro-buruh.
Mereka menilai, regulasi yang ada saat ini masih menyisakan celah yang merugikan pekerja, terutama terkait kepastian upah layak dan sistem kontrak outsourcing yang dianggap sebagai "perbudakan modern".
Keluhan ini bukan hanya datang dari sektor industri manufaktur yang selama ini menjadi basis massa buruh.
Sunarno memaparkan, kegelisahan ini telah merambah ke berbagai sektor strategis lainnya yang selama ini mungkin jarang tersorot sebagai bagian dari gerakan buruh nasional.
TERPOPULER
