REGIONAL:
- Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menilai Presiden Prabowo sedang menerapkan kebijakan ekonomi model sosialisme pasar.
- Kebijakan ini mengedepankan peran negara yang kuat untuk mengimplementasikan ekonomi konstitusi demi mengurangi kesenjangan sosial masyarakat.
- Pergeseran arah ekonomi tersebut dipengaruhi pemikiran Soemitro Djojohadikusumo untuk meminimalisir praktik konglomerasi yang tidak berkeadilan sosial.
Ekonomi Konstitusi dan Program Rakyat Kecil
Sebelumnya, dalam keterangan pers Senin 9 Juni 2025, Didik telah menjelaskan asal muasal kebijakan ekonomi politik Prabowo yang dipengaruhi Soemitro.
Soemitro, kata Didik saat itu, memiliki keyakinan kuat bahwa perubahan struktural ekonomi harus ditujukan untuk kepentingan rakyat banyak melalui tangan negara.
Warisan inilah yang kini diterjemahkan Prabowo ke dalam program-program unggulan seperti makan siang gratis serta penguatan pertahanan pangan nasional.
"Dengan begitu, Soemitro yakin struktur ekonomi itu harus diubah dan diarahkan untuk kepentingan rakyat. Syaratnya, campur tangan negara harus kuat."
Program-program tersebut, menurut Didik, adalah manifestasi dari "Ekonomi Konstitusi" yang tujuannya adalah meminimalisir kesenjangan sosial. Hal ini senada dengan apa yang dipraktikkan Prabowo saat ini di pemerintahan.
"Inilah yang dipraktikan oleh Presiden Prabowo dalam kebijakan-kebijakan ekonominya pada saat ini," ujar Rektor Universitas Paramadina tersebut.
Rekam Jejak Sang Begawan Ekonomi
Sebagai informasi, Prof. Dr Soemitro Djojohadikoesoemo bukan hanya sekadar ayah bagi Prabowo, melainkan tokoh bangsa yang memiliki rekam jejak panjang.
Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan, hingga Menteri Riset di berbagai kabinet.
Meskipun pernah terlibat dalam pergolakan politik PRRI, kontribusi Soemitro dalam meletakkan dasar-dasar ekonomi Indonesia tetap diakui secara luas.
Ia adalah sosok yang vokal dalam mengkritik ketidakadilan ekonomi, bahkan terhadap pemerintahan yang ia dukung sekalipun, seperti saat ia mengkritik kebijakan era Orde Baru menjelang krisis moneter 1998.
TERPOPULER
