Rezim Prabowo Semakin Bergerak ke Arah Sosialisme

Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto dinilai tengah membangun arah kebijakan ekonomi sosial ke model Sosialimes pasar. 

Penilaian itu dilontarkan Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, dalam diskusi bertema “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” di Jakarta, Jumat (22/5) pekan lalu.

Didik mengatakan, gaya kepemimpinan ekonomi Prabowo kini mulai meninggalkan pendekatan pasar bebas atau free market murni, dan beralih ke arah sosialisme dengan peran negara yang semakin dominan.

Langkah ini dipandang sebagai upaya konkret untuk mengimplementasikan 'Ekonomi Konstitusi' yang selama ini digaungkan Prabowo.

Didik J Rachbini menilai, pergeseran ini berpotensi menimbulkan riak di tingkat global, terutama bagi lembaga dan media ekonomi yang menganut paham liberalisme. 

“Presiden Prabowo switch ke Sosialisme, sehingga negara menjadi kuat. Jadi, majalah The Economist yang mengkritiknya itu kan beraliran free market. Tentu terjadi benturan," kata Profesor Didik, dikutip hari Senin (25/5/2026).

Kritik tajam Prabowo terhadap praktik konglomerasi yang dianggap tidak berpihak pada keadilan sosial, menjadi sinyal kuat adanya perubahan haluan ini.

Didik menekankan, penguatan peran negara diperlukan untuk memastikan kekayaan nasional tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, sebuah gagasan yang sejalan dengan kritik-kritik Prabowo dalam bukunya, Paradoks Indonesia.

Warisan Pemikiran Soemitro Djojohadikusumo

Analisis Didik Rachbini juga menyentuh aspek historis dan personal dari sosok Prabowo Subianto. Ia meyakini, arah kebijakan ekonomi saat ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh besar sang ayah, Prof Soemitro Djojohadikusumo, yang merupakan begawan ekonomi Indonesia.

Soemitro dikenal luas sebagai arsitek ekonomi yang memiliki pendekatan "sosialisme pasar".

"Bisa dikatakan, ideologi pemerintahan Prabowo adalah Sosialisme Pasar," kata dia.

Pendekatan ini mencoba menggabungkan kekuatan mekanisme pasar, dengan intervensi negara yang tegas pada sektor-sektor strategis.

Menurut Didik, hal ini merupakan cerminan dari nasionalisme konstitusional yang dianut oleh Soemitro sejak era awal kemerdekaan.

"Prabowo pasti dipengaruhi pemikiran ayahnya. Ideologi Soemitro memang sangat sulit dipisahkan dari corak nasionalismenya. Terutama menilai ekonomi Pancasila sesuai pembukaan UUD 45 adalah realisasi nilai-nilainya secara normatif."

Ekonomi Konstitusi dan Program Rakyat Kecil

Sebelumnya, dalam keterangan pers Senin 9 Juni 2025, Didik telah menjelaskan asal muasal kebijakan ekonomi politik Prabowo yang dipengaruhi Soemitro.

Soemitro, kata Didik saat itu, memiliki keyakinan kuat bahwa perubahan struktural ekonomi harus ditujukan untuk kepentingan rakyat banyak melalui tangan negara.

Warisan inilah yang kini diterjemahkan Prabowo ke dalam program-program unggulan seperti makan siang gratis serta penguatan pertahanan pangan nasional.

"Dengan begitu, Soemitro yakin struktur ekonomi itu harus diubah dan diarahkan untuk kepentingan rakyat. Syaratnya, campur tangan negara harus kuat."

Program-program tersebut, menurut Didik, adalah manifestasi dari "Ekonomi Konstitusi" yang tujuannya adalah meminimalisir kesenjangan sosial. Hal ini senada dengan apa yang dipraktikkan Prabowo saat ini di pemerintahan.

"Inilah yang dipraktikan oleh Presiden Prabowo dalam kebijakan-kebijakan ekonominya pada saat ini," ujar Rektor Universitas Paramadina tersebut.

Rekam Jejak Sang Begawan Ekonomi

Sebagai informasi, Prof. Dr Soemitro Djojohadikoesoemo bukan hanya sekadar ayah bagi Prabowo, melainkan tokoh bangsa yang memiliki rekam jejak panjang.

Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan, hingga Menteri Riset di berbagai kabinet.

Meskipun pernah terlibat dalam pergolakan politik PRRI, kontribusi Soemitro dalam meletakkan dasar-dasar ekonomi Indonesia tetap diakui secara luas.

Ia adalah sosok yang vokal dalam mengkritik ketidakadilan ekonomi, bahkan terhadap pemerintahan yang ia dukung sekalipun, seperti saat ia mengkritik kebijakan era Orde Baru menjelang krisis moneter 1998.