Chatib Basri Ungkap Jalan Keluar Krisis Ekonomi saat Rumor Jadi Menkeu: Jangan Naikkan Pajak

Suara.com - Ekonom senior Chatib Basri akhirnya angkat bicara soal isu dirinya hendak ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Untuk diketahui, sepekan terakhir, nama Chatib Basri kerap diberitakan sebagai calon menteri keuangan.

Rumor itu diperkuat karena pekan lalu dirinya mendadak pulang ke Indonesia dari Amerika Serikat.

Namun, saat dikonfirmasi secara langsung seusai menghadiri Grab Business Forum 2026 di kawasan Sudirman, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026), Chatib Basri tampak santai dan enggan memberikan jawaban panjang terkait isu tersebut.

Dengan sikap yang tenang namun tegas, ia mengaku tidak mengetahui perihal skenario reshuffle kabinet yang menyeret namanya itu.

"Enggak tahu saya," kata Chatib Basri.

Sikap irit bicara Chatib ini muncul di tengah kondisi ekonomi yang cukup menantang. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus mengalami tekanan, sementara pasar menunjukkan kekhawatiran yang meningkat terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia.

Meski namanya santer dibicarakan di koridor kekuasaan, Chatib lebih memilih untuk fokus membedah substansi permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi pemerintah ketimbang menanggapi spekulasi politik.

Tiga Instrumen Utama Menteri Keuangan

Dalam forum yang sama, Chatib Basri justru memberikan edukasi penting mengenai manajemen anggaran negara.

Menurutnya, publik seringkali melihat jabatan Menteri Keuangan sebagai posisi yang sangat kompleks dengan ribuan variabel, padahal pada intinya, instrumen yang tersedia bagi pengelola anggaran negara sangatlah terbatas.

"Tugas menteri keuangan itu sebenarnya sangat gampang. Hanya punya tiga pilihan: naikkan, potong, atau pinjam. Cuma tiga itu saja," kata dia.

Ia menggarisbawahi fleksibilitas seorang menteri keuangan hanya berputar pada kemampuan untuk meningkatkan penerimaan negara, memangkas pengeluaran yang tidak produktif, atau mencari pendanaan melalui instrumen utang untuk menutup defisit.

Pilihan-pilihan ini, menurut Chatib, adalah hukum dasar dalam manajemen fiskal yang tidak bisa dihindari oleh siapapun yang menjabat.

"Jadi, kalau tak bisa naikkan, ya harus potong. Kalau tak bisa memotong, ya pinjam. As simple as that," kata Chatib Basri.

Dilema Pajak dan Utang di Tengah Suku Bunga Tinggi

Meskipun teorinya terdengar sederhana, Chatib mengakui bahwa dalam praktik saat ini, ketiga opsi tersebut membawa risiko yang sangat besar.

Menambah beban melalui sektor perpajakan dianggap sebagai langkah yang kontraproduktif bagi pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Chatib menilai, menaikkan pajak saat daya beli masyarakat masih rentan justru akan mematikan mesin pertumbuhan.

"Kalau dalam situasi tax tevenue, masak pajaknnya dinaikkan? Kan tak mungkin," kata dia.

Sementara di lain sisi, opsi untuk menambah pembiayaan melalui utang juga menghadapi tembok besar.

Kondisi moneter global yang masih diwarnai tingginya suku bunga membuat biaya pinjaman (cost of fund) melonjak tajam.

Mengandalkan utang baru di saat likuiditas global mengetat hanya akan membebani ruang fiskal di masa depan.

"Coba, siapa yang mau pinjam uang dalam situasi saat ini? cost-nya akan sangat mahal,"

Rasionalisasi Belanja Sebagai Jalan Keluar Terakhir

Melihat terbatasnya ruang untuk menaikkan pajak dan mahalnya biaya utang, Chatib Basri menyarankan agar pemerintah mengambil langkah yang paling realistis namun seringkali menyakitkan secara politik: melakukan penghematan atau rasionalisasi belanja negara secara tajam.

Langkah ini dianggap krusial untuk menjaga kredibilitas fiskal di mata investor global. Jika pemerintah mampu menunjukkan kedisiplinan dalam mengelola belanja, maka kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia akan tetap terjaga meski di tengah ketidakpastian global.

"Jadi ya opsi yang paling memungkinkan itu adalah pilihan ketiga. cut the spending selectively (potong pengeluaran secara selektif)," kata Chatib Basri memungkasi.