Bahlil Ajukan Anggaran Rp 27,33 Triliun untuk ESDM, Disebut untuk Jaringan Gas Warga

Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, resmi mengajukan usulan pagu indikatif anggaran kementeriannya untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp 27,33 triliun. Rancangan tersebut disampaikan dalam agenda pemaparan resmi pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI.

Bahlil menguraikan bahwa sebagian besar dari total komposisi finansial yang diusulkan tersebut, yakni berkisar 82 persen atau setara dengan Rp 22,48 triliun, secara khusus dialokasikan untuk mendanai berbagai program strategis serta pembangunan infrastruktur fisik.

"Dari Pagu Indikatif sebesar Rp 27,33 triliun, yang kita bagi ke dalam program strategis infrastruktur sebesar 82 persen (Rp 22,48 triliun), publik nonfisik sekitar 5 persen atau setara dengan Rp 1,3 triliun, kemudian belanja operasional itu sebesar Rp 3,56 triliun atau sekitar 13 persen," urai Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Dalam dokumen usulan yang dipaparkan di depan legislatif, seluruh pos keuangan tersebut nantinya disalurkan ke berbagai unit kerja, direktorat jenderal, serta badan teknis di bawah naungan internal Kementerian ESDM dengan rincian sebagai berikut:

• Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi: Rp 11,325 triliun
• Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan: Rp 10,460 triliun
• Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE): Rp 1,813 triliun
• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ESDM: Rp 881,43 miliar
• Badan Geologi: Rp 749,49 miliar
• Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara: Rp 702,53 miliar
• Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM: Rp 532,75 billion
• Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas): Rp 474,43 miliar
• Inspektorat Jenderal ESDM: Rp 124,46 miliar
• Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA): Rp 105,31 miliar
• Direktorat Jenderal Penegakan Hukum: Rp 86,38 miliar
• Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN): Rp 78,60 miliar

Berdasarkan pemetaan angka di atas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) menempati posisi teratas sebagai unit kerja dengan serapan anggaran terbesar, yang kemudian disusul oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di peringkat kedua.

Bahlil mengungkapkan bahwa besarnya pagu dana untuk Ditjen Ketenagalistrikan sengaja disusun guna merespons serta mengakomodasi  pentingnya perluasan program kerja yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat, seperti program listrik pedesaan, fasilitas pemasangan sambungan listrik gratis, hingga pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga.

Sementara itu, untuk pos anggaran Ditjen Migas, pemanfaatannya difokuskan pada akselerasi kemandirian energi dan pemangkasan beban subsidi.

Beberapa program utama di antaranya adalah pengadaan paket converter kit untuk kelompok petani senilai Rp 158,50 miliar, serta proyek masif perluasan jargas nasional sebesar Rp 5,212 triliun yang ditargetkan mampu meminimalkan ketergantungan impor terhadap komoditas LPG.

Selain jargas lokal, dana berskala jumbo tersebut juga diarahkan guna menyelesaikan proyek infrastruktur jaringan pipa gas bumi strategis. Salah satunya yakni pendanaan untuk proyek tahun jamak (multiyears) Pipa Gas Bumi Dusem di wilayah pulau Sumatera yang menguras dana senilai Rp 3,998 triliun.

"Maka kami sebagai pemerintah, khususnya saya sebagai Menteri ESDM mencoba untuk mengadopsi, memahami dari apa yang disampaikan oleh teman-teman anggota Komisi XII. Maka kemudian kita alihkan 80% lebih kita alokasikan untuk rakyat," tegas Bahlil