- Satgas PASTI menghentikan kegiatan Universal Peak dan BAFI Group Indonesia karena menjalankan praktik keuangan ilegal tanpa izin resmi.
- Universal Peak melakukan penipuan investasi saham fiktif, sedangkan BAFI Group Indonesia menawarkan jasa penyelesaian pinjaman online yang merugikan.
- Satgas PASTI memblokir akses entitas tersebut dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran keuangan ini.
Suara.com - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha Universal Peak dan BAFI Group Indonesia yang diduga menjalankan aktivitas keuangan ilegal tanpa izin dari otoritas berwenang.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya perlindungan masyarakat dari praktik investasi ilegal, penipuan investasi saham, dan jasa penyelesaian pinjaman online ilegal yang berpotensi merugikan konsumen.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Satgas PASTI menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan kedua entitas tersebut.
Temuan ini menjadi bagian dari pengawasan berkelanjutan terhadap maraknya investasi bodong, pinjaman online ilegal, serta berbagai modus keuangan ilegal yang terus berkembang di tengah masyarakat.
Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto, menjelaskan bahwa Universal Peak mengklaim sebagai bagian dari Universal Peak Investment Inc., sebuah entitas yang disebut memiliki izin di Colorado, Amerika Serikat.
Namun, perusahaan tersebut diduga menjalankan praktik penipuan berkedok investasi saham dan saham Initial Public Offering (IPO).
"Universal Peak diduga menawarkan skema investasi dengan mewajibkan anggota menyetorkan dana deposit untuk memperoleh keuntungan dari investasi saham dan saham IPO," ujar Hudiyanto dalam siaran pers yang diterima, Kamis (18/6/2026).
Selain itu, dia menambahkan, perusahaan tersebut juga diduga memberikan alokasi pembelian saham IPO fiktif secara acak kepada para anggotanya.
Hasil verifikasi Satgas PASTI menunjukkan bahwa Universal Peak tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selain itu, kegiatan usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Aplikasi maupun situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Sementara itu, BAFI Group Indonesia diketahui menawarkan jasa konsultasi penyelesaian masalah pinjaman online. Salah satu skema yang ditawarkan kepada konsumen adalah mengajukan pinjaman baru pada platform lain dengan menggunakan data pribadi korban.
Dalam praktiknya, korban diarahkan untuk terlebih dahulu melakukan gagal bayar. Setelah itu, BAFI Group Indonesia menjanjikan dapat mengurus dan menyelesaikan seluruh utang pinjaman online dengan meminta imbal jasa yang diambil dari sebagian dana pinjaman yang berhasil dicairkan.
Menurut Hudiyanto, dalam berbagai publikasinya BAFI Group Indonesia juga mencantumkan klaim telah terdaftar dan berizin di OJK.
Namun, hasil pemeriksaan Satgas PASTI menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki izin dari OJK maupun regulator terkait lainnya. Kegiatan usaha yang dijalankan juga tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan oleh BKPM.
Atas temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan usaha Universal Peak dan BAFI Group Indonesia. Selain itu, akses terhadap aplikasi maupun tautan terkait telah diblokir untuk mencegah potensi kerugian yang lebih luas di masyarakat.

Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna melakukan proses penindakan lebih lanjut terhadap kedua entitas tersebut.
Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melaporkan kasus yang dialami kepada aparat penegak hukum setempat agar proses penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
Hudiyanto mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap berbagai penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi secara tidak wajar, terutama yang mengatasnamakan perusahaan asing.
Masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap penawaran jasa penyelesaian pinjaman online yang mengarahkan konsumen untuk mengambil pinjaman baru atau sengaja melakukan gagal bayar.
Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap pencantuman logo maupun klaim perizinan dari OJK atau instansi lainnya tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.
Apabila menemukan indikasi investasi ilegal, pinjol ilegal, atau penawaran jasa keuangan mencurigakan, masyarakat dapat melaporkannya melalui SIPASTI, Kontak OJK 157, layanan WhatsApp 081157157157, maupun email [email protected].
Sementara bagi korban penipuan transaksi keuangan, pelaporan dapat dilakukan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) untuk mendukung percepatan pemblokiran rekening pelaku dan meningkatkan peluang pengembalian dana korban.