Selat Hormuz Dibuka Lagi, Pelaku Logistik Minta Tetap Waspadai Gangguan Rantai Pasok Global

Suara.com - Aktivitas pelayaran di Selat Hormuz mulai kembali bergerak setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan pada pertengahan Juni 2026. 

Kondisi tersebut memunculkan optimisme terhadap stabilitas perdagangan energi global, setelah jalur strategis tersebut sempat terganggu akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Meski demikian, pelaku logistik mengingatkan pulihnya arus kapal tanker belum sepenuhnya menghilangkan risiko terhadap rantai pasok global. 

Pasalnya, sejumlah infrastruktur energi di kawasan Teluk masih membutuhkan waktu untuk kembali beroperasi secara normal.

Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA), sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan pemulihan aktivitas pelayaran merupakan kabar positif bagi dunia usaha, namun situasi tetap perlu dicermati secara menyeluruh.

"Kembalinya pelayaran tentu kabar baik bagi dunia usaha. Tetapi kita perlu melihat situasi ini secara lebih komprehensif. Tantangan saat ini bukan hanya soal keamanan jalur pelayaran, melainkan juga kondisi infrastruktur energi yang rusak akibat konflik di kawasan Timur Tengah," jelas Yukki kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).

Berdasarkan memorandum kesepahaman yang disepakati kedua negara, Iran memberikan izin bagi kapal niaga untuk melintasi Selat Hormuz tanpa biaya selama 60 hari. 

Sebelumnya, penutupan jalur tersebut sejak akhir Februari 2026 menyebabkan hampir 600 kapal dan sekitar 20.000 pelaut tertahan di kawasan Teluk.

Gangguan itu berdampak pada sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia, sekaligus memicu kenaikan biaya logistik, premi asuransi, dan tarif pengiriman internasional.

Selat Hormuz selama ini menjadi salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. 

Sekitar seperlima perdagangan minyak global serta sebagian besar ekspor gas alam cair (LNG) dari negara-negara Teluk melewati kawasan tersebut.

"Bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia, stabilitas Selat Hormuz berhubungan langsung dengan ketersediaan energi, biaya logistik, inflasi, serta daya saing industri," tambah Yukki.

Saat konflik memanas, harga minyak mentah dunia sempat melonjak. Harga minyak Brent tercatat bertahan di kisaran 106 dolar AS per barel sebelum akhirnya turun ke level sekitar 77 dolar AS per barel. 

Selain itu, pelaku usaha juga menghadapi kenaikan war risk premium, perubahan rute pelayaran, hingga meningkatnya biaya transportasi internasional.

Menurut Yukki, terdapat satu aspek yang sering luput dari perhatian, yakni perbedaan kecepatan pemulihan antara jalur pelayaran dan fasilitas energi.

"Berbeda dengan jalur pelayaran yang dapat dibuka kembali relatif cepat setelah keamanan membaik, pemulihan fasilitas energi membutuhkan waktu jauh lebih panjang," ucap Yukki.

Kilang minyak, dia menambahkan,terminal ekspor, fasilitas penyimpanan, hingga infrastruktur LNG yang terganggu memerlukan perbaikan, investasi, serta pengujian operasional sebelum dapat beroperasi optimal.

Kekhawatiran tersebut sejalan dengan temuan sejumlah lembaga energi internasional. Rystad Energy memperkirakan nilai kerusakan infrastruktur energi di kawasan Teluk mencapai 58 miliar dolar AS.

Sementara itu, Badan Energi Internasional (IEA) mencatat lebih dari 40 aset minyak dan gas mengalami kerusakan akibat konflik.

Sebagian fasilitas tersebut diperkirakan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk pulih karena keterbatasan peralatan dan tenaga ahli.

"Artinya, meskipun kapal tanker sudah kembali melintas, kapasitas produksi dan distribusi energi global belum tentu langsung pulih sepenuhnya," ujar Yukki.

Menurutnya, kondisi ini berpotensi menjaga volatilitas harga energi dalam jangka menengah dan tetap menekan biaya mata rantai pasok dunia.

Ia menilai, kondisi tersebut menjadi pengingat bagi Indonesia untuk terus memperkuat ketahanan logistik nasional melalui percepatan industrialisasi dan hilirisasi, peningkatan kapasitas penyimpanan energi, penguatan konektivitas multimoda, serta diversifikasi sumber pasokan energi dan bahan baku strategis.

Yukki melihat, Indonesia senantiasa tetap perlu membangun kesadaran bahwa ketahanan energi, infrastruktur, dan rantai pasok global harus dibangun. 

"Di tengah ketidakpastian geopolitik yang semakin kompleks, kemampuan suatu negara menjaga keberlangsungan rantai pasoknya akan menjadi penentu utama daya saing dan ketahanan ekonominya di masa depan," pungkas Yukki.