REGIONAL:
- Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang harus berjalan serentak di seluruh Indonesia.
- Pemerintah menargetkan perbaikan tata kelola program dalam satu bulan guna memastikan efisiensi dan manfaat bagi masyarakat luas.
- Mensesneg Prasetyo Hadi mempertimbangkan penutupan unit layanan gizi yang tidak memenuhi standar operasional prosedur atau mengalami kelebihan dapur.
Suara.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan nasib eveluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini diketahuinya, setelah tim Wakil Kepala Badan Giz Nasional (BGN) datang ke DEN.
Luhut menjelaskan, evaluasi yang dilakukan pertama yaitu mengindentifikasi masalah, di mana program MBG ini harus berjalan serentak seluruh Indonesia, tanpa adanya proyek percontohan.
"Jadi meng-identify masalah juga, kenapa harus semua sekaligus. Kan bisa dibikin bertahap sehingga sampai kita lebih paham," ujarnya di Kantor DEN, Jakarta, Rabu (23/6/2026).
![Salah satu SMAN di Kota Yogyakarta yang menerima MBG di DIY. [Suarajogja.id/Putu Ayu Palupi]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/06/08/65722-mbg-jogja.jpg)
Namun demikian, Mantan Menko Maritim dan Investasi ini, menyebut program MBG ini bak nasi telah menjadi bubur alias sudah terlanjur dan tak bisa dikembalikan.
Saat ini, jelas Luhut, fokusnya program MGB bisa berjalan efisien, sekaligus bisa memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Dan saya kira sudah lebih paham. Saya yakin dalam enam bulan, satu tahun ke depan pasti akan jauh lebih baik," ucapnya.
Evaluasi MBG
Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebutkan target perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan selesai dalam waktu satu bulan.
Kita target awal satu bulan ini harus selesai ya, tetapi tentu kan semua ada dinamikanya, maka yang pertama tentu tadi kita tekankan yang sudah berjalan ini tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Semua (terkait perbaikan MBG) nanti akan kita lihat ya, tidak hanya masalah motor, yang lain-lain juga semua kita lihat," katanya di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Prasetyo menegaskan, salah satu arah perbaikan tata kelola yakni terkait penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) atau apabila di dalam satu wilayah terdapat kelebihan dapur MBG.
"Pasti arahnya ke sana dong (penutupan), tetapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak, namanya sedang ditata kan dilihat ya, diinventarisir kondisinya seperti apa. Jadi, kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan hanya mengacu kepada angka-angka kan tidak, kondisinya masing-masing tentu kan kita lihat berbeda-beda," ujar dia sebagaimana dilansir Antara.
TERPOPULER
