Ekspor Panel Surya ke AS Terhenti, Pemerintah Optimalkan Pasar Domestik

Dythia Novianty, Yaumal Asri Adi Hutasuhut

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:10 WIB
Ekspor Panel Surya ke AS Terhenti, Pemerintah Optimalkan Pasar Domestik
Ilustrasi panel surya. [Shutterstock]
baca 10 detik
  • Menteri Koordinator Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia tidak bisa mengekspor panel surya ke Amerika Serikat akibat bea masuk 104 persen.
  • Departemen Perdagangan Amerika Serikat memberlakukan kebijakan bea masuk tersebut pada Februari lalu guna menangkal subsidi pemerintah yang mengganggu pasar.
  • Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar produksi panel surya dalam negeri dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan PLTS 100 Gigawatt-peak.

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan bahwa Indonesia tidak bisa lagi mengekspor panel surya ke Amerika Serikat (AS).

Hal itu disebabkan kebijakan AS yang mengenakan bea masuk sebesar 104 persen untuk panel surya asal Indonesia.

"Indonesia dikenakan biaya masuk untuk solar panel 104 persen. Jadi dengan demikian dipastikan kita tidak bisa lagi ekspor solar panel ke Amerika," kata Airlangga dalam pidatonya pada agenda Big Downstream Insights 2026 di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Disebutnya sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, produksi panel surya dalam negeri akan dioptimalkan untuk kebutuhan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 Gigawatt-peak (GWp).

"Bapak Presiden mendorong bahwa ini untuk meningkatkan domestic demand dengan agenda untuk mendorong 100 gigawatt peak daripada solar panel," katanya.

Berdasarkan laporan Reuters pada akhir Februari lalu, Departemen Perdagangan Amerika Serikat secara resmi memberlakukan bea masuk imbalan atas produk sel dan panel surya asal Indonesia, India, serta Laos.

Asap Tak Punya Paspor, Menko Airlangga Minta Negara ASEAN Tolong RI. Foto Fakhri-Suara.com
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan bahwa Indonesia tidak bisa lagi mengekspor panel surya ke AS. [Suara.com/Fakhri]

Kebijakan ini diambil guna menangkal subsidi pemerintah yang dianggap mengganggu stabilitas harga pasar di AS. Langkah proteksionisme ini menyasar nilai impor sebesar 4,5 miliar dolar AS.

Khusus bagi Indonesia, tarif subsidi dipatok sebesar 104,38 persen, sementara perusahaan tertentu seperti PT Blue Sky Solar menghadapi tarif hingga 143,3 persen.

baca juga
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Airlangga Ingin Indonesia Punya AI Berbasis Data Dalam Negeri, Tak Bergantung Teknologi Asing

Airlangga Ingin Indonesia Punya AI Berbasis Data Dalam Negeri, Tak Bergantung Teknologi Asing

Bisnis | Kamis, 24 September 2026 | 12:25 WIB

Airlangga Dorong Simpanan Koperasi Dijamin LPS, UU Bakal Diamendemen

Airlangga Dorong Simpanan Koperasi Dijamin LPS, UU Bakal Diamendemen

Bisnis | Kamis, 24 September 2026 | 11:38 WIB

Nvidia Siapkan Rp80,5 Triliun Beli Lahan di Batam, Buru Bisnis Data Center AI

Nvidia Siapkan Rp80,5 Triliun Beli Lahan di Batam, Buru Bisnis Data Center AI

Bisnis | Kamis, 24 September 2026 | 11:37 WIB

Harga BBM Pertalite Tetap Hingga Akhir Tahun Dibanderol Rp10.000/Liter

Harga BBM Pertalite Tetap Hingga Akhir Tahun Dibanderol Rp10.000/Liter

Bisnis | Rabu, 23 September 2026 | 18:12 WIB

Bukan Cuma Buka Rekening Gratis, Pemerintah Cari Cara Agar Tak Jadi Dormant

Bukan Cuma Buka Rekening Gratis, Pemerintah Cari Cara Agar Tak Jadi Dormant

Bisnis | Rabu, 23 September 2026 | 15:40 WIB

Kabar Baik Industri Tekstil, Pemerintah Kaji Pembebasan PPN Pekerja Outsourcing

Kabar Baik Industri Tekstil, Pemerintah Kaji Pembebasan PPN Pekerja Outsourcing

Bisnis | Rabu, 23 September 2026 | 15:19 WIB

Terkini

Anggarkan Nyaris Rp200 M, Jalan Serang-Pandeglang dan Akses BIS Bakal Dilebarkan

Anggarkan Nyaris Rp200 M, Jalan Serang-Pandeglang dan Akses BIS Bakal Dilebarkan

News | Jum'at, 20 November 2026 | 06:30 WIB

Cara Memulihkan Chat WhatsApp yang Terhapus Tanpa Cadangan Google Drive

Cara Memulihkan Chat WhatsApp yang Terhapus Tanpa Cadangan Google Drive

Tekno | Jum'at, 20 November 2026 | 06:00 WIB

Setelah 18 Tahun Bergulir, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Setelah 18 Tahun Bergulir, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Foto | Jum'at, 20 November 2026 | 06:00 WIB

Berapa Biaya Nikah di KUA dan Luar KUA Terbaru 2026? Cek Rincian Tarifnya

Berapa Biaya Nikah di KUA dan Luar KUA Terbaru 2026? Cek Rincian Tarifnya

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 05:50 WIB

PB ORAMA Punya Ambisi Besar, Majiang Indonesia Disiapkan Tembus Level Internasional

PB ORAMA Punya Ambisi Besar, Majiang Indonesia Disiapkan Tembus Level Internasional

Sport | Jum'at, 20 November 2026 | 01:49 WIB

Dari Tanah Kaya Sumber Daya, OJK Menenun Jalan Kemandirian Ekonomi Sultan Muda

Dari Tanah Kaya Sumber Daya, OJK Menenun Jalan Kemandirian Ekonomi Sultan Muda

Sumsel | Kamis, 19 November 2026 | 23:53 WIB

Prabowo dan Putin Gelar Pertemuan Empat Mata Selama Satu Jam, Bahas Apa?

Prabowo dan Putin Gelar Pertemuan Empat Mata Selama Satu Jam, Bahas Apa?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:50 WIB

BRIN Ungkap Belanja Riset Indonesia Baru 0,23 Persen PDB, Apa Dampaknya bagi Pendidikan Tinggi?

BRIN Ungkap Belanja Riset Indonesia Baru 0,23 Persen PDB, Apa Dampaknya bagi Pendidikan Tinggi?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:44 WIB

PMLI Terima Certificate of Approval Pelatihan Pandu Laut Dalam dari Kementerian Perhubungan

PMLI Terima Certificate of Approval Pelatihan Pandu Laut Dalam dari Kementerian Perhubungan

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:39 WIB

Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:35 WIB

×