-
Media Malaysia menuduh Ketua Umum PSSI mendalangi pelaporan pemain naturalisasi ilegal kepada FIFA.
-
Tuduhan menyebut Erick Thohir menggunakan pihak Vietnam untuk mengirimkan dokumen palsu milik Malaysia.
-
Erick Thohir secara tegas membantah telah mengintervensi atau mencampuri urusan sepak bola negara lain.
Suara.com - Tudingan mengejutkan baru-baru ini muncul dari negeri jiran yang mengaitkan otoritas sepak bola Indonesia dengan masalah mereka.
Media asal Malaysia yakni My News Hub secara terang-terangan menyebut Ketua Umum PSSI sebagai motor penggerak masalah tersebut.
Pihak Malaysia meyakini bahwa laporan mengenai penggunaan pemain naturalisasi dengan dokumen bodong berasal dari instruksi pihak tertentu di Jakarta.
Mereka menduga ada upaya sistematis untuk menjatuhkan kredibilitas tim nasional Malaysia melalui jalur hukum federasi internasional yakni badan FIFA.
Kabarnya dokumen-dokumen bukti pelanggaran tersebut sengaja disalurkan melalui pihak ketiga di negara tetangga lain agar tidak mencolok.
Tuduhan Konspirasi Erick Thohir dan Vietnam
Dalam klaim yang disebarkan tersebut disebutkan bahwa terdapat oknum pesanan dari Vietnam yang membawa berkas itu ke FIFA.
“Vietnam mengajukan pengaduan, tetapi dokumen-dokumen itu berasal dari orang-orang suruhan Erick Thohir,” tulis laporan media Malaysia yang menghebohkan publik.
Narasi ini menyiratkan adanya konspirasi regional untuk menjatuhkan performa tim Harimau Malaya yang sedang berusaha mengejar ketertinggalan prestasi.
Tuduhan ini muncul setelah Federasi Sepakbola Malaysia atau FAM menerima hukuman berat akibat terbukti memanipulasi identitas sejumlah pemain asing.
Pihak My News Hub berpendapat bahwa kemajuan pesat sepak bola Indonesia saat ini membuat otoritas terkait merasa terancam persaingan.
Sanksi Berat FIFA Menghantui Federasi Malaysia
Berdasarkan fakta yang ada FIFA memang telah menjatuhkan sanksi disiplin kepada Malaysia berupa denda materiil yang cukup besar.
Tidak hanya denda federasi mereka juga dilarang memainkan tujuh orang pemain naturalisasi yang terindikasi menggunakan data administratif palsu.
Awalnya para pemain tersebut dilarang beraktivitas di lapangan hijau selama setahun penuh sebelum akhirnya mereka mengajukan keberatan hukum.