Bisa Dimiskinkan! Ngurah Sumaryana Mati Kutu, Masuk Unsur Merugikan Perekonomian hingga Rp 26 Miliar

Selasa, 20 September 2022 | 13:38 WIB

Jalannya sidang Dakwaan kasus Korupsi LPD Ungasan (Suara Denpasar)

Suara Denpasar - Ngurah Sumaryana, terdakwa kasus dugaan korupsi Lambaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ungasan, Kuta Selatan, Badung, dipastikan mati kutu.

Ini menyusul pihak kejaksaan memasukkan unsur merugikan keuangan negara atau daerah sesuai dengan arahan Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Masuknya unsur ini dalam dakwaan, berarti ada kemungkinan besar bahwa terdakwa jika terbukti nantinya bersalah bisa dimiskinkan dengan penyitaan aset lebih lanjut.

Dewa Arya Lanang Raharja selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang pembacaan dakwaan menjelaskan bahwa, terdakwa dikukuhkan berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 581/01/HK/2009 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ungasan. Artinya kejadian dugaan korupsi itu terjadi kisaran tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Terdakwa diduga telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ungasan dalam hal ini telah mengajukan pinjaman ke LPD Desa Adat Ungasan atas nama terdakwa sendiri. Namun sebelum perjanjian kredit selesai, terdakwa menarik jaminan kredit tersebut.

Tak hanya itu LPD Desa Adat juga kredit kepada nasabah yang bukan krama warga Desa Adat Ungasan tanpa disertai dengan agunan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 7 ayat 1 huruf b Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Parkreditan Desa dan Pasal 17 Peraturan Gubernur Ball Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Ball Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

"Terdakwa memberikan kredit kepada seorang nasabah/debitur dengan cara memecah-mecah nilai kredit untuk menghindari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)," kata Jaksa.

Aturan ini merujuk Pasal 7 Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomar 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Selain itu terdakwa juga pengeluaran dana LPD Desa Adat Ungasan yang tidak sesuai dengan fisik dan harga perolehan atas investasi (pembelian asset). Di mana dilaporkan jumlah pengeluaran yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang dikeluarkan LPD Desa Adat Ungasan.