Suara Denpasar – Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi menelanjangi kebijakan anggaran Pemda Purwakarta di bawah kepemipinan Anne Ratna Mustika. Terkuak bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Purwakarta terus naik, namun anggaran pembangunan malah turun. Bahkan tidak bisa bayar utang dana bagi hasil (DBH) untuk desa era Dedi Mulyadi.
Hal itu terungkap saat Kang Dedi Mulyadi berbincang dengan Ketua DPRD Purwakarta Ahmad Sanusi dan Kepala BKAD Purwakarta, R. Muchamad Nurcahja di Ruang Kantor DPRD Purwakarta. Perbincangan mereka itu ditayangkan di kanal Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel.
Kang Dedi kembali menyinggung berapa utang DBH pada era dia menjadi bupati Purwakarta hingga diwariskan kepada Bupati Anne Ratna. Nurcahja pun menjelaskan bahwa utang DBH era Dedi Mulyadi sebesar Rp48 miliar. Rinciannya pada 2016 Rp24 miliar, dan pada 2017 Rp24 miliar.
Pada 2019, utang DBH itu sudah dibayar Rp24 miliar untuk utag DBH 2017. Sedangkan utang DBH 2016 sudah dianggarkan pembayarannya pada APBD 2020. Namun keburu wabah Covid-19, sehingga terjadi refocusing, dan baru terbayar Rp3 miliar.
“Total Rp27,7 miliar,” kata Nurcahja.
Dengan demikian, kata Nurcahja, utang DBH untuk desa yang belum terbayar adalah Rp19,7 miliar. Akan tetapi pada APBD 2021 tidak bisa dianggarkan karena masih Covid-19. Kemudian pada APBD 2022 dan 2023 juga tidak bisa dianggarkan karena fokus pemulihan ekonomi dan ketertinggalan infrastruktur selama tahun.
Nah, dari sana, Kang Dedi Mulyadi pun mulai menyelidik kebijakan anggaran era Bupati Anne Ratna, istrinya yang menggugat cerai ke Pengadilan Purwakarta. Dia menanyakan berapa anggaran infrastruktur pada 2023. Saat itu Nurcahja menyebut hapir Rp300 miliar. Selain untuk infrasktur jalan, gedung bangunan pemerintah, juga irigasi dan lainnya.
“Kalau di PU Bina Marga sekitar Rp150 miliar,” aku dia.
Kang Dedi pun menyatakan, kalau anggaran infrastruktur hanya Rp300 miliar, titu jauh tertinggal dibanding ketika Kang Dedi Mulyadi jadi bupati Purwakarta. Sebab, saat Kang Dedi memimpin Purwakarta, anggaran infrastruktur mencapai Rp600 miliar.
“Kalau dibanding dulu, jauh tertinggal,” katanya.
Dengan anggaran infarstruktur yang besar, Kang Dedi bisa membangun taman, air mancur terbesar di Asia Tenggara, pembangunan jalan, sekolah-sekolah dan lainnya.
Bahkan, saat Bupati Purwakarta dipegang Kang Dedi Mulyadi, khusus untuk infrastruktur jalan antara Rp250 miliar sampai Rp300 miliar.
Saat Kang Dedi menjelaskan itu, Ketua DPRD Purwakarta, Ahmad Sanusi menyela. Dia menyatakan, sebetulnya anggaran infrastruktur jalan hanya sekitar Rp46 miliar. Rinciannya, peningkatan jalan cuma Rp25 miliar, dan pemeliharaan jalan Rp21 miliar.
“Jadi kecil?” tanya Kang Dedi.
“Ya kecil,” jawab Sanusi.
TERPOPULER
