Kang Dedi Mulyadi Telanjangi Kebijakan Anggaran Istrinya Memimpin Purwakarta: APBD Naik, Pembangunan Turun

Suara Denpasar – Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi menelanjangi kebijakan anggaran Pemda Purwakarta di bawah kepemipinan Anne Ratna Mustika. Terkuak bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Purwakarta terus naik, namun anggaran pembangunan malah turun. Bahkan tidak bisa bayar utang dana bagi hasil (DBH) untuk desa era Dedi Mulyadi.

Hal itu terungkap saat Kang Dedi Mulyadi berbincang dengan Ketua DPRD Purwakarta Ahmad Sanusi dan Kepala BKAD Purwakarta, R. Muchamad Nurcahja di Ruang Kantor DPRD Purwakarta. Perbincangan mereka itu ditayangkan di kanal Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel.

Kang Dedi kembali menyinggung berapa utang DBH pada era dia menjadi bupati Purwakarta hingga diwariskan kepada Bupati Anne Ratna. Nurcahja pun menjelaskan bahwa utang DBH era Dedi Mulyadi sebesar Rp48 miliar. Rinciannya pada 2016 Rp24 miliar, dan pada 2017 Rp24 miliar.

Pada 2019, utang DBH itu sudah dibayar Rp24 miliar untuk utag DBH 2017. Sedangkan utang DBH 2016 sudah dianggarkan pembayarannya pada APBD 2020. Namun keburu wabah Covid-19, sehingga terjadi refocusing, dan baru terbayar Rp3 miliar.

“Total Rp27,7 miliar,” kata Nurcahja.

Dengan demikian, kata Nurcahja, utang DBH untuk desa yang belum terbayar adalah Rp19,7 miliar. Akan tetapi pada APBD 2021 tidak bisa dianggarkan karena masih Covid-19. Kemudian pada APBD 2022 dan 2023 juga tidak bisa dianggarkan karena fokus pemulihan ekonomi dan ketertinggalan infrastruktur selama tahun.

Nah, dari sana, Kang Dedi Mulyadi pun mulai menyelidik kebijakan anggaran era Bupati Anne Ratna, istrinya yang menggugat cerai ke Pengadilan Purwakarta. Dia menanyakan berapa anggaran infrastruktur pada 2023. Saat itu Nurcahja menyebut hapir Rp300 miliar. Selain untuk infrasktur jalan, gedung bangunan pemerintah, juga irigasi dan lainnya.

“Kalau di PU Bina Marga sekitar Rp150 miliar,” aku dia.

Kang Dedi pun menyatakan, kalau anggaran infrastruktur hanya Rp300 miliar, titu jauh tertinggal dibanding ketika Kang Dedi Mulyadi jadi bupati  Purwakarta. Sebab, saat Kang Dedi memimpin Purwakarta, anggaran infrastruktur mencapai Rp600 miliar.

“Kalau dibanding dulu, jauh tertinggal,” katanya.

Dengan anggaran infarstruktur yang besar, Kang Dedi bisa membangun taman, air mancur terbesar di Asia Tenggara, pembangunan jalan, sekolah-sekolah dan lainnya.

Bahkan, saat Bupati Purwakarta dipegang Kang Dedi Mulyadi, khusus untuk infrastruktur jalan antara Rp250 miliar sampai Rp300 miliar.

Saat Kang Dedi menjelaskan itu, Ketua DPRD Purwakarta, Ahmad Sanusi menyela. Dia menyatakan, sebetulnya anggaran infrastruktur jalan hanya sekitar Rp46 miliar. Rinciannya, peningkatan jalan cuma Rp25 miliar, dan pemeliharaan jalan Rp21 miliar.

“Jadi kecil?” tanya Kang Dedi.

“Ya kecil,” jawab Sanusi.

Dengan penjelasan itu, Kang Dedi Mulyadi pun menyibak bahwa argumentasi APBD Purwakarta pada 2022 dan 2023 untuk membangun ketertinggalan infrastruktur sebetulnya tidak nyambung alias bohong belaka. Sebab, anggaran peningkatan dan pemeliharaan jalan hanya Rp46 miliar.

Yang menarik lagi adalah terungkap bahwa APBD Purwakarta pada era Anne Ratna Mustika sebetulnya naik dibandingkan era Dedi Mulyadi. Saat ini, APBD Purwakarta mencapai Rp2,5 triliun. Kang Dedi pun heran, mengapa APBD yang lebih tinggi, namun pembangunan di Purwakarta justru menurun.

“Pertanyaannya adalah APBD-nya mencapai Rp2,5 triliun, kenapa anggaran pembangunan yang langsung dirasakan oleh masyarakat menurun?” tanya Kang Dedi.

Nurcahja menjawab dana APBD itu dialokasikan ke banyak hal. Antara lain pendidikan 20 persen dan kesehatan 16 persen. Kang Dedi tetap tidak puas dengan jawaban itu. Sebab itu masih sedikit.

Tampaknya Kang Dedi sudah membongkar APBD Purwakarta. Sehingga dia menanyakan APBD 2,5 triliun itu sebetulnya paling besar terserap oleh apa. Nurcahja sepat menjawab bahwa gaji pegawai sebetulnya hanya 34 persen.

Kang Dedi pun tetap tidak puas dengan jawaban itu. Dia sempat mengetes Nurcahja, anggara barang dan jasa berapa besarnya. Nurcahja ak menjawab. Kemudian Kang Dedi justru yang menyebut bahwa anggaran barang dan jasa mencapai Rp900 miliar.

"Kenapa dibelanjakan untuk barang dana jasa, kenapa tidak untuk infrastruktur?" tanya Kang Dedi. 

Dia melihat ada banyak inefesiensi anggaran dalam kebijakan anggaran Pemkab Purwakarta di bawah Bupati Anne Ratna Mustika. Dari soal rapat-rapat, ATK, kendaraan dinas, dan lainnya. Bila itu bisa dilakukan, Kang Dedi menyatakan anggaran infrastuktur bisa meningkat, dan utang DBH ke desa bisa lunas. (*)