Dilarang Jokowi, Puan Maharani Malah Bukber Sama Krisdayanti di Acara Ulang Tahun: 'Kami Sederhana'

Suara Denpasar - Presiden Jokowi telah melarang pejabat dan ASN untuk tidak merayakan bukber atau buka puasa bersama.

Akan tetapi, baru-baru ini Puan Maharani ikut bukber di acara ulang tahun Krisdayanti, anggota DPR RI Komisi IX fraksi PDI Perjuangan.

Saat Jokowi keluarkan larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan pegawai pemerintah, Krisdayanti nekat menggelar acara perayaan ulang tahunnya yang ke-48.

Sebagai anggota DPR RI, Krisdayanti seolah tak menggubris larangan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. Ia bahkan mengundang beberapa anggota DPR RI termasuk Puan Maharani.

Ibunda Aurel Hermansyah itu bersyukur karena bisa merayakan momen pertambahan umur bertepatan dengan hari Ramadan.

"Bersyukur, bertambah nikmatnya. Bertambahnya usia saya di bulan suci Ramadan sama keluarga dan teman," ujar Krisdayanti, dilansir dari channel YouTube Was Was, pada Senin, (27/3/2023).

"Teman-teman dari anggota DPR dan ketua DPR RI sempat datang. Itu kan sesuatu yang luar biasa, jadi senang," sambungnya.

Krisdayanti merasa acara buka puasa bersama yang diadakannya tidak menyalahi aturan Presiden Jokowi melainkan bentuk rasa syukur atas pertambahan usianya.

Istri Raul Lemos itu menambahkan, acara tersebut digelar sebagai ajang kumpul keluarga dan sama sekali tidak mengumbar kemewahan.

"Saya rasa itu bukan sesuatu yang berlebihan. Ini juga kumpul keluarga yang tidak mengumbar kemewahan," ungkap diva yang akrab disapa KD ini.

"Lebih kepada menikmati rasa syukur saja," jelasnya.

Krisdayanti juga menegaskan acara ulang tahun sekaligus buka puasa bersama itu dilaksanakan secraa sederhana sesuai imbauan Presiden Joko Widodo.

"Kami sederhana, kita juga buka puasanya sederhana. Tidak ada huru-hara dan lain-lain. Jadi saya pikir masih dalam batas wajar dan normal. Lebih ke perayaan ulang tahun saja," tutur KD.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah mengeluarkan surat larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan pegawai pemerintah pada 21 Maret 2023.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023.