Denny Cagur Kritik Dedi Mulyadi: Jangan Jadikan Barak Militer Satu-satunya Solusi

Suara.com - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait pendidikan di barak militer untuk siswa-siswa nakal memantik pro dan kontra.

Setelah Verrell Bramasta, kritik juga datang dari artis lain yang juga kini menjabat anggota DPR. Ia adalah Denny Cagur dari Fraksi PDIP.

Menurut Denny Cagur, persoalan yang terjadi pada anak-anak sekolah cukup beragam. Karena itu, solusi dari masing-masing anak juga berbeda.

"Siswa itu kan permasalahannya beda-beda. Belum tentu berhubungan dengan kedisiplinan," kata Denny Cagur dalam video yang beredar di media sosial.

Solusi yang diterapkan, Denny Cagur melanjutkan, tentu juga harus berbeda. Sehingga kata dia, barak militer bukan satu-satunya cara menyelesaikan masalah.

Perbesar

"Jadi dalam permasalahan yang berbeda-beda, dicari jalan keluar masing-masing. Jangan jadikan barak militer jadi satu-satunya solusi," ujar Denny Cagur yang juga dikenal sebagai pelawak ini.

Denny mengatakan, untuk masalah disiplin, barak militer mungkin tepat untuk diterapkan. Tapi, lanjut dia, tidak untuk persoalan nilai akademis.

Denny Cagur juga mengkritisi lamanya waktu pendidikan di barak militer. Ia khawatir siswa yang dimasukkan ke sana akan ketinggalan mata pelajaran di sekolah.

"Jadi menurut saya perlu ada pembahasan lebih lanjut apakah (barak militer) tepat atau tidak," kata Denny Cagur.

Baca Juga: Terbukti! Viral Video Dedi Mulyadi Peringatkan Tambang Batu 3 Tahun Lalu, Kini Longsor Telan Korban

Tuai pro dan kontra

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluncurkan program pendidikan karakter yang kontroversial dari pengamat hingga mantan Komisi Perlindungan Anak dengan mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer untuk pembinaan.

Program ini bertujuan untuk memperkuat karakter dan disiplin siswa melalui pelatihan semi-militer yang melibatkan TNI dan Polri di wilayah Jabar.

Perbesar

Meskipun mendapat dukungan dari beberapa pihak, seperti Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, program ini juga menuai kritik dari Komnas HAM dan pengamat pendidikan yang khawatir terhadap dampak psikologis dan potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program ini dilakukan atas persetujuan orang tua siswa dan bertujuan untuk memberikan solusi nyata terhadap kenakalan remaja yang semakin mengkhawatirkan.

Mantan Bupati Purwakarta ini menyatakan bahwa pendekatan ini bukan bentuk pemaksaan, melainkan upaya pembinaan karakter bagi siswa yang sulit diatur.