Infografis
Suara.com - Kang Dedi Mulyadi alias KDM membicarakan tunggakan iuran BPJS Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang nilainya fantastis, yaitu Rp334 miliar.
Melalui akun Instagram pribadinya, Gubernur Jawa Barat tersebut berpendapat pemerintahan sebelumnya kemungkinan lupa menganggarkan.
"Tunggakan pembayaran BPJS Provinsi Jawa Barat itu besarannya 334 miliar lebih," ungkap Dedi Mulyadi dalam video unggahannya pada Jumat, 20 Juni 2025.
"Mungkin ini dulu lupa untuk dianggarkan sehingga belanjanya lebih mementingkan belanja-belanja yang lain," sambungnya.
Tak lepas tangan, Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2024 hingga 2029 berjanji akan membayarnya melalui perubahan anggaran APBD.
"Saya sudah meminta kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan untuk memasukkan di APBD perubahan sehingga pada tahun ini kita bisa membayarnya," tegas Dedi Mulyadi.
Namun memasukkan anggaran sebesar Rp334 miliar tidak mudah dan memiliki konsekuensi.
Menurut Dedi Mulyadi, ia dan pihak-pihak berwenang harus menghapus anggaran belanja yang tidak penting dan bersifat pemborosan.
"Belanja-belanja yang dianggap tidak penting, yang sifatnya pemborosan, harus dihapuskan dan kita fokus pada apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat," terang Dedi Mulyadi.
Baca Juga: Sering Bikin Konten, Dedi Mulyadi Ngaku Gaptek: Saya Nggak Ngerti Cara Upload
Lantas apa anggaran belanja yang tidak penting dan bersifat pemborosan tersebut?
Yang pasti, kebutuhan dasar masyarakat harus didahulukan menurut Dedi Mulyadi.
Di antaranya sarana dan prasana pendidikan, infrastruktur jalan dan irigasi, listrik, air bersih, serta kesehatan masyarakat.
"Yuk para bupati, wali kota, sama-sama kita anggarkan di anggaran perubahan agar seluruh rakyat Jawa Barat di seluruh daerah bisa menikmati jaminan layanan kesehatan dari pemerintah," ajak Dedi Mulyadi.
"Kita tinggalkan belanja yang tidak penting. Kita utamakan layanan kita terhadap masyarakat," lanjutnya.
Pemborosan anggaran seperti rapat di hotel kemudian disinggung Dedi Mulyadi agar mulai dikurangi oleh pemerintah kabupaten/kota.
"Apa artinya kita rapat di hotel, tidur di hotel, kalau rakyat di rumah sakit menangis dan tidak bisa dilayani oleh rumah sakit karena BPJS-nya belum dibayar," sentil Dedi Mulyadi.
"Apalagi kalau sampai meninggal, tidak adanya pelayanan. Kita berdosa terhadap itu semua," tandasnya.
Di caption, Dedi Mulyadi lagi-lagi menyinggung pejabat yang rapat di hotel hingga terkesan mengenyampingkan kesejahteraan rakyat.
"Fokus! Perihal tunggakan BPJS. Percumalah rapat di hotel, jika ada rakyat yang meninggal akibat tidak terlayani," tulis Dedi Mulyadi.
Menanggapi pernyataan Dedi Mulyadi, warganet kembali memberikan pujian atas kinerja sang gubernur.
"Ya pak, jangan kebanyakan rapat di hotel bukan seribu/dua ribuan. Tetap selalu memikirkan rakyat demi kebaikan. Makin menyala Bapak aing," komentar akun @yuas_***.
"Lagi untuk apa punya kantor megah, mewah ada ruang rapat aula yang luas. Kalau sedikit- sedikit rapat di hotel. Di hotel harus bayar kan," sahut akun @enylidyawati0***.
"Menyala king @dedimulyadi71. Alihkan dana hibah dan pendapatan provinsi untuk alokasi kesehatan rakyat," kata akun @bagjaaut***.
Sebagai informasi, tunggakan iuran BPJS Kesehatan Pemprov Jabar diduga disebabkan oleh dana Pilkada 2024 dan pembengkakan anggaran hibah.
Dedi Mulyadi baru-baru ini menjelaskan bahwa tunggakan iuran BPJS Kesehatan berasal dari kekurangan pembayaran pada tahun 2023 dan 2024.
Sementara untuk tahun 2025, dipastikan tidak ada tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa pembiayaan Pilkada 2024 membutuhkan dana cadangan sekitar Rp1 triliun, yang sebagian diambil dari anggaran BPJS Kesehatan.
Selain itu, belanja hibah Pemprov Jabar yang besar juga menjadi faktor penyebab tunggakan BPJS.
Pembayaran tunggakan rencananya akan dilakukan melalui APBD Perubahan 2025 dengan sumber dana dari proyeksi peningkatan pendapatan akibat pemutihan pajak kendaraan bermotor dan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2024.
Kontributor : Neressa Prahastiwi
