Infografis
"Itu akun fanboy dari negara aca aca nehi nehi, setahu saya Oda-san tidak terlalu aktif di media sosial. Akun @/eiichiro_staff ini juga dikelola oleh staffnya," komentar akun @tidehunt*** yang dibenarkan @arman_dhani sebagai pengunggah gambar.
Dengan demikian, narasi Oda izinkan penggunaan bendera One Piece jelang HUT RI adalah informasi yang sesat atau hoaks.
Benarkah Kibarkan Bendera One Piece Langgar IP?
Akun X @Seph_Bimo sebelumnya memperingatkan Intellectual Property (IP) atau Kekayaan Intelektual One Piece dimiliki Eiichiro Oda dan Shueisha.
Maka dari itu, segala penggunaan One Piece termasuk bendera seharusnya harus melalui izin sang pencipta.
"Dan penggunaan IP orang untuk apapun, tanpa adanya ijin dari yang punya IP, ya pastinya bisa kena proses hukum sih. Salah satunya bisa masuk penjara," jelasnya.
Selain itu, pop culture atau animanga company Jepang telah memberikan sejumlah aturan untuk membatasi karya turunan.
Salah satunya berbunyi: "Kami mohon menahan diri untuk membuat karya turunan yang mengandung ideologi, kepercayaan, agama, dan pesan politik tertentu."
Cuitan itu berkaitan dengan kabar pelarangan pengibaran maupun penggambaran One Piece di sejumlah daerah.
Salah satunya di Sragen, mural One Piece diminta untuk dihapus atas permintaan tentara setempat.
Baca Juga: Polisi dan Satpol PP Mulai 'Sisir' Bendera One Piece di Pemukiman Warga Jelang HUT RI
Polisi pun telah memberikan ancaman apabila masyarakat memilih mengibarkan bendera One Piece ketimbang bendera merah putih.
"Kalau ada terbukti melakukan pelanggaran dan dia tidak Merah Putih, tentu kami akan tindak tegas," ucap Brigjen Hengki sebagai Wakapolda Banten.
Merespons ancaman tersebut, warganet menyinggung seseorang, diduga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menggunakan lambang One Piece di debat Pilpres 2024.
"Kenapa sekarang dipermasalahin waktu ono pake debat, pada diem aja? Panas?" tanya akun @Txt_Hu***.
"Yang kena harusnya pihak konveksi dan percetakan dong ya kalo kena strike, kan dikomersilkan," timpal akun @rkmto***.
Kontributor : Neressa Prahastiwi
