Infografis
- MK pada Rabu (17/12/2025) memutuskan promotor wajib bayar royalti pertunjukan komersial, bukan artisnya.
- Pencipta lagu anggota LMK tidak bisa melarang lagu dibawakan karena kuasa telah diserahkan lembaga.
- Sengketa hak cipta harus melalui jalur perdata terlebih dahulu, pidana hanya upaya hukum terakhir.
Bagi VISI, putusan ini bukan sekadar tentang uang, melainkan tentang keseimbangan hak antara pencipta dan pelaksana.
"VISI memandang putusan ini sebagai langkah penting dalam memperkuat prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan hak serta kewajiban antara pencipta, pelaku pertunjukan, penyelenggara, dan lembaga pengelola royalti," kata Armand Maulana.
"Sejak awal, VISI menegaskan bahwa uji materiil ini bukan bertujuan melemahkan sistem royalti, melainkan memastikan sistem tersebut berjalan secara adil, kolektif, dan sesuai dengan praktik hukum yang sehat," imbuhnya.
![Musisi Armand Maulana (kanan) dan Marcell Siahaan (kedua kanan) saat mengikuti sidang putusan perkara uji materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (17/12/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/12/17/64700-sidang-putusan-uji-materi-uu-hak-cipta-armand-maulana-marcell-siahaan.jpg)
Langkah selanjutnya, organisasi ini mendesak agar implementasi putusan MK segera diikuti dengan kebijakan turunan yang konsisten di lapangan.
Mereka tidak ingin aturan yang sudah bagus ini hanya berakhir menjadi dokumen hukum tanpa pelaksanaan yang nyata.
Ke depannya, diharapkan tidak ada lagi ketegangan antara pencipta lagu dan penyanyi terkait masalah royalti di atas panggung.
Fokus utama industri kini bisa dikembalikan pada kualitas karya dan kepuasan para penggemar musik di seluruh pelosok negeri.
