BPOM RI Jadi Rujukan Pengembangan Vaksin Negara Anggota OKI

Suara.com - Dalam mendorong terciptanya solidaritas di kalangan negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI akan menyelenggarakan forum The First Meeting of the Heads of National Medicines Regulatory Authorities/NMRAs of the OIC Member States yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21-22 November 2018.

Indonesia ditunjuk sebagai pihak yang bisa menjadi tauladan dan telah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) mampu memproduksi obat serta vaksin yang memenuhi standar.

Selain industri vaksin yang telah diakui WHO, BPOM RI merupakan salah satu lembaga pengawas obat di dunia yang memiliki level maturitas yang baik sesuai hasil dalam NRA benchmarking yang dilakukan oleh WHO.

Hal ini menunjukkan bahwa BPOM RI mampu melakukan fungsi pengawasan obat dan vaksin sehingga menjamin bahwa obat dan vaksin yang diproduksi oleh Indonesia aman dan sesuai dengan standar Internasional.

Selain itu Indonesia juga ditunjuk sebagai centre of excellence untuk pengembangan vaksin dan bio-teknologi, sehingga dapat memimpin dan menjadi rujukan dalam pengembangan dan produksi vaksin bagi negara anggota OKI.

Diketahui dari 57 negara yang tergabung di OKI, hanya Indonesia dan Senegal yang tersertifikasi WHO untuk urusan vaksin.

Sebagai bentuk dukungan dan komitmen untuk terselenggaranya pertemuan tersebut, BPOM RI dan Tim Sekretariat OKI menandatangani “Organizational and Technical Arrangements (OTA) For the First Meeting of Heads of (NMRAs) from the OIC Member States”.

Sejalan dengan Sekjen OKI, ASG OKI juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Indonesia sebagai lead country untuk memperkuat kerjasama diantara NMRAs di negara OKI agar mampu meningkatkan kemandirian produksi dan suplai obat dan vaksin yang aman, berkhasiat, bermutu dan terjangkau. Baik Sekjen OKI dan ASG Khan mengapresiasi inisiatif Indonesia dan BPOM RI yang menyusun konsep Jakarta Declaration dan Plan of Action yang akan menjadi dokumen akhir pertemuan di Jakarta tersebut.

"Melalui pertemuan November nanti akan diperoleh gambaran tentang situasi, tantangan dan kekuatan di masing-masing negara anggota OKI sehingga dapat disusun rencana aksi untuk perkuatan regulatori. Pemerintah Indonesia melalui BPOM RI siap mendukung dalam peningkatan capacity building, kemudahan akses obat dan vaksin melalui joint production, serta pembentukan Research and Development on halal medicine and vaccine," tegas Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito seperti dalam siaran pers yang dikutip Suara.com pada 2 Novermber 2018.

Indonesia mendorong seluruh negara OKI memainkan peran penting dalam mencapai target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Kiprah BPOM RI sebagai inisiator pertemuan pertama pimpinan Badan Pengawas Obat negara anggota OKI ini memperkuat peran dan posture sebagai regulator obat di tingkat internasional. Selain itu dalam rangka meningkatkan daya saing untuk kepentingan ekonomi nasional Indonesia memiliki potensi besar untuk memasarkan produk generik dan vaksin ke negara anggota OKI.

Pertemuan pertama di kalangan kepala Badan Pengawas Obat OKI akan dibadiri Oleh 56 negara OKI. Selain itu, akan dilaksanakan sejumlah side events termasuk business forum dan pameran produk-produk obat dari negara-negara OKI.