Bukan Hanya Buruh, Sektor Kesehatan Juga Terdampak Berat UU Cipta Kerja

M. Reza Sulaiman, Dini Afrianti Efendi

Jum'at, 09 Oktober 2020 | 20:50 WIB
Bukan Hanya Buruh, Sektor Kesehatan Juga Terdampak Berat UU Cipta Kerja
Ilustrasi perawat (Unsplash)

Suara.com - Tidak hanya mengecewakan dari sisi sosial tapi juga dari sisi kesehatan, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) secara lantang menyebut jika UU Cipta Kerja Omnibus Law melemahkan penanganan pandemi Covid-19.

CISDI adalah organisasi yang fokus pada isu pembangunan kesehatan dan penguatan layanan kesehatan primer di Indonesia.

UU cipta kerja ini dinilai tidak hanya merugikan buruh dan pekerja tapi juga mengancam kualitas, jaminan, keselamatan dan keamanan tenaga kesehatan, ditambah sulitnya perizinan usaha di sektor kesehatan yang berisiko timbulkan backlog atau sederetan masalah yang belum tertangani di masa pandemi Covid-19.

Direktur Kebijakan CISDI Olivia Herlinda mengaku sudah memperlajari draft dokumen RUU Cipta Kerja dan berbagai perkembangan dokumen baru yang beredar ke publik.

"Dari yang kami pelajari, kami memiliki kekhawatiran bahwa Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah perusahaan alih daya (outsourcing) melalui penetapan upah minimum per jam," terang Olivia berdasarkan keterangan yang diterima Suara.com, Jumat (9/10/2020).

Saat outsourcing diterapkan, menurut Olivia yang terjadi adalah minimnya pengusaha atau sebagai pemberi kerja untuk membayar jaminan sosial, ketenagakerjaan termasuk di dalamnya jaminan kesehatan kepada karyawannya, dan itu juga berlaku pada tenaga medis.

"Dengan demikian, pilar sistem kesehatan nasional di masa pandemi bisa menjadi semakin lemah akibat minimnya jaminan terhadap keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan," ujar Olivia.

Olivia juga membaca bagaimana UU yang juga disebut UU Cilaka itu mengharuskan fasilitas kesehatan meminta izin satu pintu kepada pemerintah pusat, yakni izin secara online (OSS) yang berada di bawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Lantas, bukannya mempercepat perizinan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapat penanganan dan pengobatan dengan sigap, tapi hanya menimbulkan antrian saat keputusan harus diambil oleh satu pintu.

baca juga

"Karena belum jelasnya bagaimana alur koordinasi dilakukan, ini juga mengkhawatirkan karena berpotensi dilewatinya proses kajian teknis mendalam oleh K/L teknis yang berwenang dan memiliki keahlian, hanya demi mempercepat ijin berusaha," tambah Olivia.

Hingga saat ini, CISDI masih terus mendalami Undang-undang Cipta Kerja serta dampak yang ditimbulkan langsung terhadap sederet UU yang menggatur kesehatan, seperti UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit, UU No. 35/2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 18/2012 tentang Pangan.

"Selain tujuh undang-undang di atas, ada indikasi UU Cipta Kerja berdampak pada UU Tenaga Kesehatan dan UU Pendidikan Dokter. Namun kami masih terus mendalami UU Cipta Kerja selagi menunggu dokumen versi final dari DPR RI. Kami juga masih terus berkonsultasi dengan teman-teman hukum untuk memastikan tidak ada interpretasi yang salah sehingga kita dapat melakukan tindak lanjut dengan tepat sesuai kebutuhan," tutup Olivia.

Alih-alih mengurusi UU cipta kerja yang terkesan diburu-buru padahal menyangkut hajat hidup orang banyak dan memiliki permasalahan yang kompleks. Seharusnya pemerintah dan DPR-RI fokus menangani pandemi Covid-19 yang menurut CISDI masih jauh panggang dari api.

Kemampuan tes dan lacak kasus Indonesia belum memenuhi standar WHO meskipun jumlah kasus terus meningkat. Per 6 Oktober 2020, jumlah kasus di Indonesia mencapai 311.176 kasus dengan kematian mencapai 11.374 kasus atau 3,7 persen.

Dengan populasi sebesar 268.583.016 jiwa, pemeriksaan di Indonesia seharusnya mencapai minimal 268.583 orang per minggu atau 38.369 orang per hari agar memenuhi standar WHO, yaitu 1 tes setiap 1.000 orang per minggu.

Namun, agar bisa mengalahkan pandemi, dibutuhkan strategi tes dan lacak yang masif dan drastis. Sebagai contoh, Malaysia yang jumlah populasinya hanya sepersembilan dari populasi Indonesia, melakukan 30.000 tes per hari untuk berhasil mengalahkan pandemi.

Data Kawal Covid-19 menunjukkan bahwa dibutuhkan hingga 300.000 tes per hari untuk Indonesia mampu melandaikan kurva epidemi. Sayangnya, hingga saat ini rasio tes Indonesia masih jauh dari standar WHO, yaitu hanya 0,1 orang diperiksa berbanding 1.000 orang per minggu.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Karhutla Bikin BPJS Kesehatan Semakin Boncos

Karhutla Bikin BPJS Kesehatan Semakin Boncos

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 20:27 WIB

Klinik Kopdes Dibangun, Puskesmas Masih Kekurangan Dokter, Apa Prioritas Negara?

Klinik Kopdes Dibangun, Puskesmas Masih Kekurangan Dokter, Apa Prioritas Negara?

News | Kamis, 19 November 2026 | 20:23 WIB

Anggaran Kemenkes Dipangkas 10 Persen, Pulung Agustanto: Jangan Kurangi Hak Kesehatan Rakyat

Anggaran Kemenkes Dipangkas 10 Persen, Pulung Agustanto: Jangan Kurangi Hak Kesehatan Rakyat

News | Kamis, 19 November 2026 | 15:08 WIB

Jangan Tunggu Masuk Rumah Sakit Baru Baca Polis, Ini 5 Hal yang Sering Luput dari Perhatian

Jangan Tunggu Masuk Rumah Sakit Baru Baca Polis, Ini 5 Hal yang Sering Luput dari Perhatian

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 13:43 WIB

Cara Dapat BPJS Kesehatan PBI Gratis Tanpa Harus Masuk DTKS

Cara Dapat BPJS Kesehatan PBI Gratis Tanpa Harus Masuk DTKS

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 11:18 WIB

Peringati Hari Kesehatan Nasional, Menarini Dukung Perawatan Sendi 200 Lansia Desa Sukaresmi

Peringati Hari Kesehatan Nasional, Menarini Dukung Perawatan Sendi 200 Lansia Desa Sukaresmi

Health | Kamis, 19 November 2026 | 09:57 WIB

Cara Pindah Faskes Tingkat 1 BPJS Kesehatan Online Lewat HP, Praktis Pakai Mobile JKN

Cara Pindah Faskes Tingkat 1 BPJS Kesehatan Online Lewat HP, Praktis Pakai Mobile JKN

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 09:36 WIB

Syarat dan Alur Terbaru Klaim BPJS Kesehatan Gratis Tanpa Biaya Bulanan

Syarat dan Alur Terbaru Klaim BPJS Kesehatan Gratis Tanpa Biaya Bulanan

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 08:34 WIB

Takut Biaya Mahal dan Harus Bolak-balik, Ini Alasan Jangan Menunda Periksa Gigi

Takut Biaya Mahal dan Harus Bolak-balik, Ini Alasan Jangan Menunda Periksa Gigi

Health | Rabu, 18 November 2026 | 21:04 WIB

Obsesi Standar Kecantikan, Merawat Diri atau Terjebak Permainan Industri?

Obsesi Standar Kecantikan, Merawat Diri atau Terjebak Permainan Industri?

Your Say | Rabu, 18 November 2026 | 17:20 WIB

Terkini

Geger Kasus Makar, Bareskrim 'Obrak-abrik' Rumah Perwira Tinggi Polri di Bogor dan Tangerang

Geger Kasus Makar, Bareskrim 'Obrak-abrik' Rumah Perwira Tinggi Polri di Bogor dan Tangerang

News | Jum'at, 20 November 2026 | 22:15 WIB

Cegah Kriminalitas, CCTV Pemkot Cilegon Terintegrasi dengan Polres

Cegah Kriminalitas, CCTV Pemkot Cilegon Terintegrasi dengan Polres

Banten | Jum'at, 20 November 2026 | 22:00 WIB

Atlet Angkat Besi Cilegon, Iqbal Sabana Raih Hattrick Emas di Porprov Banten 2026

Atlet Angkat Besi Cilegon, Iqbal Sabana Raih Hattrick Emas di Porprov Banten 2026

Banten | Jum'at, 20 November 2026 | 21:56 WIB

Rumah di Kawasan Kafe Milik Mantan Kapolres Bogor Digeledah Bareskrim, Diduga Jadi Posko Makar

Rumah di Kawasan Kafe Milik Mantan Kapolres Bogor Digeledah Bareskrim, Diduga Jadi Posko Makar

Bogor | Jum'at, 20 November 2026 | 21:49 WIB

Suasana Mencekam Kecelakaan KA Siantar Ekspres, PT KAI Buka Suara

Suasana Mencekam Kecelakaan KA Siantar Ekspres, PT KAI Buka Suara

News | Jum'at, 20 November 2026 | 21:41 WIB

HSB Beri Asuransi Dana Nasabah hingga Rp18,27 Miliar, Apa Saja yang Dijamin?

HSB Beri Asuransi Dana Nasabah hingga Rp18,27 Miliar, Apa Saja yang Dijamin?

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 21:35 WIB

Waralaba KFC Ajukan Pailit, 1.600 Lebih Karyawan Terancam PHK Massal

Waralaba KFC Ajukan Pailit, 1.600 Lebih Karyawan Terancam PHK Massal

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 21:28 WIB

Kontribusi Nyata bagi UMKM, bank bjb Terpilih sebagai Penerima Good Impact Award 2026

Kontribusi Nyata bagi UMKM, bank bjb Terpilih sebagai Penerima Good Impact Award 2026

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 21:18 WIB

Dikritik soal Ijazah DPR, Ahmad Doli Siap Pamer  Ijazah TK hingga S3

Dikritik soal Ijazah DPR, Ahmad Doli Siap Pamer Ijazah TK hingga S3

News | Jum'at, 20 November 2026 | 21:16 WIB

Saham-saham HSC Dikecualikan dari IDX Commodity 20

Saham-saham HSC Dikecualikan dari IDX Commodity 20

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 21:15 WIB

×