Suara.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga gelisah dengan terus bertambahnya jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak, terutama di masa pandemi Covid-19.
Hal lain yang juga disayangkan Menteri Bintang adalah, tindak kekerasan tersebut umumnya dilakukan oleh orang terdekat korban.
"Setiap pagi saya mendapatkan informasi, tidak ada hari tanpa kasus kekerasan dan kasus kekerasannya juga terjadi tidak masuk logika. Dampak pandemi Covid-19, banyak yang justru dilakukan oleh orang-orang terdekat. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama," kata Menteri Bintang saat lakukan pertemuan dengan sejumlah lembaga masyarakat beberapa hari lalu.
Menteri Bintang menyampaikan, Kemen PPPA pada 2021 telah menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik khusus kepada daerah. Ia berharap bantuan tersebut dapat mengoptimalkan penanganan dan pendampingan korban, serta kasus-kasus terkait perempuan dan anak.
Ia meminta agar pemerintah daerah maupun lembaga masyarakat tidak hanya fokus pada penanganan kasus, tapi juga pada penguatan pencegahan.
"Kita harus bersama-sama melakukan langkah-langkah penanganan, tapi dari hulunya juga kita harus lakukan pencegahan isu-isu kekerasan secara komprehensif. Kemen PPPA tidak bisa melakukannya sendiri, sinergi, kolaborasi, dan diskusi diperlukan untuk bisa mencari praktik baik yang dapat dilakukan," ujarnya.
Senada dengan Pengurus LBH APIK Ratna Batara Murti juga membenarkan bahwa peran dan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan juga anaka belum maksimal. Begitu pula dengan penanganam hukum dan pemulihan baik secara fisik juga psikis yang diberikan kepada korban.
"Oleh karena itu, kami mendorong agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) juga segera disahkan," ujar Ratna.
Sementara terkait kasus kekerasan yang terjadi pada anak, Ketua lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi, atau yang akrab disapa Kak Seto mengusulkan perlunya pertemuan tatap muka dan dialog antara Kemen PPPA, khususnya Menteri Bintang dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim guna membahas tentang sekolah daring dan rencana sekolah tatap muka.
Sebab menurutnya, kekerasan terhadap anak atas nama pendidikan selama pandemi cukup memprihatinkan.
"Laporan yang kami dapatkan, 13 persen anak depresi belajar daring. Ada juga mengalami sakit mata akibat menatap layar terlalu lama. Peran serta Kemen PPPA juga perlu untuk berdialog dengan Kemendikbud agar hak hidup dan berkembang anak bisa dilakukan dan kesehatan anak diutamakan,” ucap Kak Seto dalam pertemuan tersebut.
TERPOPULER
