REGIONAL:
Suara.com - Pembatasan mobilitas masyarakat dimaksudkan untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus positif Covid-19. Secara tidak langsung, larangan berkerumun di area publik juga perlu dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya mutasi virus Corona tersebut.
Meski hingga saat ini virus Corona di Indonesia didominasi varian yang berasal dari luar negeri, bukan tidak mungkin akan muncul juga mutasi baru secara lokal.
"Kita juga harus ingat bahwa mutasi itu bisa terjadi dalam negeri sendiri. Karena kalau terjadi banyak penularan, banyak virus bereplikasi, banyak berkembang biak dan dalam perkembangbiakan itu dia bisa terjadi mutasi," kata Ahli Biostatistik, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dr. Iwan Ariwan, M.S.P.H., dalam webinar Satgas Covid-19, Selasa (28/9/2021).
Ia menjelaskan bahwa mutasi sebenarnya merupakan kesalahan replikasi virus saat berkembangbiak di dalam tubuh manusia. Semakin banyak virus berkembang biak, maka semakin besar kemungkinan terjadinya kesalahan replikasi yang menjadikannya varian baru.
"Jadi masalah kalau yang timbul adalah mutan yang lebih menular atau efek yang lebih parah atau dia bisa lari dari antibodi. Jadi dia kurang mempan terhadap vaksinasi," kata dokter Iwan.
Oleh sebab itu, aturan pembatasan mobilitas perlu diberlakukan oleh pemerintah meski tidak bisa selalu diperketat, lanjut dokter Iwan.
Sebab bagaimanapun juga, aktivitas sosial dan ekonomi harus tetap berjalan. Sehingga langkah buka tutup aturan pembatasan mobilitas beberapa kali juga harus diterapkan.
Hanya saja, menurut dokter Iwan, pembatasan mobilitas sebenarnya hanya bersifat sementara. Karena itu, diperlukan program vaksinasi agar transmisi juga bisa dicegah walaupun aktivitas di luar rumah kembali dilonggarkan.
"Kemudian kita cegah juga orang yang sudah positif Covid-19 dan harus yang masih isolasi untuk jangan masuk ke tempat umum. Karena mereka jadi sumber penularan kepada banyak orang," ujarnya.
TERPOPULER