Suara.com - Distribusi vaksin Covid-19 yang belum merata di seluruh dunia turut menjadi perhatian China.
Sebagai salah satu negara dengan produksi vaksin terbesar di dunia, China mendukung gerakan yang mengabaikan hak kekayaan intelektual alias HAKI atas vaksin Covid-19.
Itu artinya, hasil penelitian vaksin dan formula pembuatannya bisa dibagikan dengan bebas tanpa perlu membayar hak paten dan biaya lainnya.
Dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC), Selasa (28/9), Chen Xu selaku kepala perutusan China di Jenewa, mendesak sejumlah negara yang memiliki pandangan yang sama dengan China agar bertindak aktif dalam menjalin kerja sama terkait pengabaian hak kekayaan intelektual vaksin itu.
Dia juga mengajak semua negara anggota PBB dan pihak-pihak lain untuk memperluas produksi vaksin dan meningkatkan kemampuan produksi vaksin negara-negara berkembang, baik melalui ekspor, donasi, penelitian dan pengembangan bersama, jaringan waralaba, dan transfer pengetahuan.
"Pandemi COVID-19 dan munculnya berbagai varian telah berdampak parah terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di semua negara, terutama di negara berkembang sehingga mengancam kesehatan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam situasi yang lebih rentan," ujarnya seperti dikutip media penyiaran China.
Oleh karena vaksin masih menjadi senjata utama dalam memerangi pandemi, Chen menekankan bahwa distribusi vaksin yang tidak merata dan tidak berimbang menjadi tantangan terbesar.
Hal itu juga menjadikan kesenjangan antarnegara yang cukup besar sehingga harus segera diatasi.
"Kami menyerukan PBB agar bertindak adil dan menyetarakan distribusi serta membuka akses vaksin COVID-19 secara global," ujarnya.
Chen juga mendesak semua negara agar mendahulukan hak hidup dengan sehat bagi warganya daripada pertimbangan lain, seperti kepentingan ekonomi, politik atau faktor lainnya. [ANTARA]
TERPOPULER
