Kemenkes: Anak yang Tidak Imunisasi Dasar Lengkap Lebih Rentan Sakit

Risna Halidi, Lilis Varwati

Rabu, 01 Desember 2021 | 07:42 WIB
Kemenkes: Anak yang Tidak Imunisasi Dasar Lengkap Lebih Rentan Sakit
Ilustrasi anak sakit. (Shutterstock)

Suara.com - Imunisasi dasar lengkap penting diberikan kepada anak bahkan sejak baru lahir untuk melindungi anak dari berbagai Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi atau PD3I.

Plt. Dirjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS., mengatakan bahwa anak yang imunisasi dasar tidak lengkap, akan sering sakit karena memiliki imunitas yang lemah.

"Anak yang tidak diimunisasi sudah pasti sering sakit. Kalau (jumlah) yang sakitnya itu banyak, menimbulkan dampak kejadian luar biasa sampai terjadi wabah," kata Maxi dalam temu media virtual, Selasa (30/11/2021).

Kejadian luar biasa (KLB) terkait PD3I itu tidak hanya hanya merugikan dari segi kesehatan tapi juga dari sisi ekonomi, lanjut Maxi.

Oleh sebab itu, imunisasi dasar lengkap perlu dilakukan secara merasa di seluruh wilayah Indonesia agar terbentuk kekebalan kelompok.

Menurut Maxi, program imunisasi dasar di Indonesia sebenarnya sudah berjalan sesuai rencana. Namun, sejak terjadi pandemi Covid-19, cakupan imunisasi dasar lengkap menurun di setiap daerah.

Data Kemenkes, imunisasi dasar sepanjang 2021 masih rendah, hanya 58,4 persen dari target 79,1 persen.

"Dampak dari imunisasi rendah dan tidak merata sudah pasti akan menimbulkan akumulasi populasi yang rentan terhadap PD3I."

"Dia tidak akan kebal dengan penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin, mulai dari BCG (vaksin untuk tuberkulosis), polio, difteri, tetanus, hepatitis, kemudian campak dan rubella," ucap Maxi.

baca juga

Selama dua tahun terjadi pandemi Covid-19, cakupan imunisasi dasar terus turun. Akibatnya, dampak KLB terhadap beberapa PD3I telah mulai ditemukan dibeberapa daerah.

"Sampai saat ini sudah ada KLB difteri di beberapa daerah, terutama di Kalimantan Barat. Juga campak dan rubella yang ada di beberapa provinsi," ungkap Maxi.

Untuk mencegah KLB lebih parah, Kemenkes meminta para orangtua untuk melakukan imunisasi kejar untuk anak-anaknya yang semoat terlambat divaksinasi dasar.

"Kita harapkan pelaksanaan imunisasi rutin harus kita kejar. Karena tinggal satu bulan lagi menuju 2022, pengalaman 2020 dan 2021 menjadi pengalaman yang baik untuk kita mengejar kegiatan imunisasi rutin dan program esensial lainnya," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kemenkes Akui Program Imunisasi Dasar Lengkap 2021 Gagal Mencapai Target

Kemenkes Akui Program Imunisasi Dasar Lengkap 2021 Gagal Mencapai Target

Health | Rabu, 01 Desember 2021 | 06:51 WIB

Imunisasi Dasar Lengkap Turun Selama Pandemi, Kemenkes Temukan Banyak Daerah KLB Difteri

Imunisasi Dasar Lengkap Turun Selama Pandemi, Kemenkes Temukan Banyak Daerah KLB Difteri

Health | Selasa, 30 November 2021 | 15:11 WIB

Ketua IDAI Ingatkan Bahaya Anak Tak Imunisasi: Bisa Cacat Hingga Meninggal Dunia

Ketua IDAI Ingatkan Bahaya Anak Tak Imunisasi: Bisa Cacat Hingga Meninggal Dunia

Health | Senin, 29 November 2021 | 16:53 WIB

Terkini

Rakyat Akan Marah! 470 Kepala Daerah Tak Mampu Bayar PPPK Tapi Minta Naik Gaji

Rakyat Akan Marah! 470 Kepala Daerah Tak Mampu Bayar PPPK Tapi Minta Naik Gaji

News | Kamis, 06 Agustus 2026 | 22:31 WIB

Gunakan Uang Hasil Sikat Korupsi, Prabowo Janji Investasi Besar di Sektor Pendidikan dan Riset

Gunakan Uang Hasil Sikat Korupsi, Prabowo Janji Investasi Besar di Sektor Pendidikan dan Riset

News | Kamis, 06 Agustus 2026 | 22:24 WIB

John Herdman Blak-blakan Akui Timnas Indonesia Sedang Terluka Jelang Melawan Singapura

John Herdman Blak-blakan Akui Timnas Indonesia Sedang Terluka Jelang Melawan Singapura

Bola | Kamis, 06 Agustus 2026 | 22:15 WIB

Pemerintah Dorong Produk Indonesia Masuk Rantai Pasok Haji Arab Saudi

Pemerintah Dorong Produk Indonesia Masuk Rantai Pasok Haji Arab Saudi

News | Kamis, 06 Agustus 2026 | 22:12 WIB

Catut Nama Prabowo, Istana Bantah Makalah Nobel Soal Program MBG

Catut Nama Prabowo, Istana Bantah Makalah Nobel Soal Program MBG

News | Kamis, 06 Agustus 2026 | 22:11 WIB

Lulur Keraton Kembali Jadi Sorotan, Warisan Kecantikan Nusantara yang Tetap Relevan hingga Kini

Lulur Keraton Kembali Jadi Sorotan, Warisan Kecantikan Nusantara yang Tetap Relevan hingga Kini

Lifestyle | Kamis, 06 Agustus 2026 | 22:09 WIB

Calon Hakim Agung Usul RUU Perampasan Diganti Jadi Pemulihan Aset, Menkum Tunggu Langkah DPR

Calon Hakim Agung Usul RUU Perampasan Diganti Jadi Pemulihan Aset, Menkum Tunggu Langkah DPR

News | Kamis, 06 Agustus 2026 | 22:01 WIB

Dinilai Keliru, Mahasiswa Layangkan Nota Keberatan atas Inpres Koperasi Merah Putih

Dinilai Keliru, Mahasiswa Layangkan Nota Keberatan atas Inpres Koperasi Merah Putih

News | Kamis, 06 Agustus 2026 | 21:43 WIB

Kopdes Merah Putih Berpotensi Jadi 'Hambalang Kecil', Masa Depan Desa Digadaikan

Kopdes Merah Putih Berpotensi Jadi 'Hambalang Kecil', Masa Depan Desa Digadaikan

News | Kamis, 06 Agustus 2026 | 21:36 WIB

Norman Joesoef Jadi Wamenhan? Pakar: Rawan Konflik Kepentingan dan Pengalaman Birokrasi Nol

Norman Joesoef Jadi Wamenhan? Pakar: Rawan Konflik Kepentingan dan Pengalaman Birokrasi Nol

News | Kamis, 06 Agustus 2026 | 21:30 WIB

×