Infografis
Penyelidik PBB itu mengatakan dia telah mengusulkan untuk memberi 60 juta dosis vaksin kepada Korut ketika bertemu dengan para diplomat di Seoul.
Namun, kata dia, usulan itu belum disampaikan secara formal ke Pyongyang dan sejumlah isu perlu diselesaikan, termasuk soal pembayaran dan hambatan yang disebabkan oleh sanksi internasional terhadap Korut.
Korut belum pernah melaporkan jumlah kasus COVID. Negara itu telah menerapkan aturan pembatasan ketat, termasuk menutup perbatasan dan membatasi perjalanan domestik.
Untuk pertama kalinya sejak awal 2020, Korut bulan lalu mulai mengizinkan perjalanan kereta api lintas perbatasan dari China.
"Situasi paling serius di Korea Utara adalah pangan," kata Quintana.
Dia menambahkan bahwa sebagian populasi paling rentan di negara itu menghadapi ancaman kelaparan.
Bahkan jika Korut melihat kondisi kesehatan publik sebagai alasan untuk mempertahankan pembatasan, kata dia, pemerintahnya harus mengimbanginya dengan pemenuhan kebutuhan pangan, karena masyarakatnya tidak bisa bergerak bebas.
Pembatasan pergerakan dan penutupan perbatasan telah mengganggu rakyat Korut yang mengandalkan perdagangan di sepanjang perbatasan dengan China dan terdampak oleh sanksi, kata Quintana.
Dia mengulangi seruannya agar sanksi kepada Korut lebih fleksibel untuk mencegah krisis kemanusiaan di kalangan rakyat biasa. [ANTARA]
Baca Juga: Alhamdulillah, Vaksin Merap Putih Covid-19 Sudah Dinyatakan Halal
