Suara.com - Risiko vaksin kedaluwarsa akibat tidak terpakai perlu ditekan, demi pemerataan cakupan vaksinasi yang lebih luas.
Salah satu caranya adalah menggandeng banyak pihak untuk melakukan percepatan vaksinasi COVID-19, termasuk TNI-Polri.
"Sejak kita mengindentifikasi ada sekitar 18 juta dosis vaksin yang akan memasuki masa kedaluwarsa, kita sudah upayakan percepatan suntikan vaksinasi dengan menggandeng TNI-Polri dalam kegiatan Serbuan Vaksinasi," kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi.
Kegiatan Serbuan Vaksinasi digelar sepanjang Februari 2022 dengan menyasar target kepesertaan 5.000 orang atau rata-rata 2.500 orang per hari, khususnya kelompok masyarakat lansia.
Selain itu, percepatan vaksinasi pada lansia dan kelompok masyarakat umum dewasa juga dilakukan pemerintah dengan mempercepat interval suntikan dosis penguat atau booster. Jika umumnya diberikan enam bulan, menjadi tiga bulan usai suntikan dosis lengkap vaksin primer.
Upaya lainnya adalah melakukan validasi terhadap stok vaksin di daerah untuk mencocokkan prediksi jumlah vaksin berpotensi kedaluwarsa.
"Upaya kita melakukan validasi stok vaksin, sebab 18 juta vaksin berpotensi kedaluwarsa terdata di sistem pusat, setelah dicek, ternyata banyak daerah yang belum update, sehingga jumlahnya tidak mencapai 18 juta dosis," katanya.
Namun hingga saat ini Kemenkes masih menghitung jumlah pasti vaksin yang memasuki kedaluwarsa per akhir Februari 2022.
Nadia yang juga menjabat Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI mengatakan kajian terbaru Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI ada sejumlah vaksin kedaluwarsa yang dapat diperpanjang masa penggunaannya.
"Terutama AstraZeneca sudah ditambah masa edarnya, jadi kemungkinan besar jumlah vaksin kedaluwarsa tidak mencapai 18 juta dosis," katanya.
Nadia mengatakan vaksin COVID-19 yang berpotensi kedaluwarsa itu merupakan bagian dari donasi dari sejumlah negara sahabat. [ANTARA]
TERPOPULER
