REGIONAL:
- Kajian IHDC menemukan bahwa partisipasi kesehatan di Indonesia belum inklusif.
- Terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat miskin.
- Rendahnya partisipasi berdampak pada penundaan pengobatan, beban kuratif meningkat, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan.
Suara.com - Dalam membangun dunia kesehatan yang baik, tidak berpatok pada sistem atau infrastruktur yang baik saja, tetapi juga adanya partisipasi dari banyak pihak.
Partisipasi ini sangat berpengaruh dari berbagai hal mulai dari keadilan akses, kualitas layanan, dan kepercayaan publik. Hal ini terlihat dalam kajian ilmiah Indonesia Health Development Center (IHDC) bertajuk Partisipasi Kesehatan sebagai Ideologi Kesehatan Bangsa.
Ketua Dewan Pembina IHDC Prof Nila F Moeloek mengungkap, masih banyak beberapa hambatan yang dirasakan seperti pada kelompok perempuan, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, pasien penyakit kronis dan menular, serta masyarakat di wilayah terpencil.
“Dari kajian IHDC kami menyimpulkan bahwa partisipasi kesehatan di Indonesia masih belum inklusif,”ujar Prof Nila dalam media diskusi, Jumat (2/1/2026).
Direktur Eksekutif IHDC sekaligus Ketua Tim Kajian, Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK, FRSPH mengungkap, sumber risiko rendahnya partisipasi masyarakat Indonesia yang dikaji antara lain:
Isu perempuan, seharusnya menjadi pusat partisipasi kesehatan karena lebih dari 70 persen mereka memegang keputusan kesehatan keluarga.
“Perempuan ini menjadi salah satu yang memegang keputusan kesehatan dalam keluarga. Tapi masih lemah keterlibatan strategisnya dalam Musrenbang dan perencanaan kesehatan,” ungkap Dr. Ray.
Isu kelompok miskin dan marjinal, dengan tingkat keterlibatan forum kesehatan kurang dari 40 persen, dan hanya sekitar 25 persen usulan yang terakomodasi. Isu penyandang disabilitas, kurang dari 20 persen terlibat dalam forum layanan publik.
“Bahkan penyandang disabilitas kurang dari 20 persen mereka pernah terlibat dalam forum layanan publik,” sambungnya.
Tak hanya itu, isu stigma dan diskriminasi, pada HIV, TBC, dan kesehatan jiwa yang menghambat tes, terapi, dan retensi layanan. Terdapat juga isu ketimpangan geospasial, di mana partisipasi di wilayah tertinggal hanya sekitar 30–35 persen, dengan waktu tempuh rujukan bisa mencapai 2–4 jam.
Isu lainnya yakni desa dan keluarga, sebagai lokus partisipasi, namun belum optimal dimanfaatkan dalam Musrenbangdes dan perencanaan berbasis data kesehatan lokal.
Dari lemahnya partisipasi ini, memberikan dampak mulai dari tingginya fenomena penundaan pengobatan dan ketidakpatuhan terapi, rendahnya perilaku promotif dan preventif, meningkatnya beban kuratif dan pembiayaan kesehatan, serta menurunnya kepercayaan publik, yang tercermin dari meningkatnya praktik berobat ke luar negeri.
Prod Nila dan Dr. Ray melalui IHDC sendiri merekomendasikan strategi 9 Pilar Solusi dan 5 Instrumen Penguatan Partisipasi Kesehatan yang diharapkan menjadi kerangka strategis nasional.
9 Pilar Solusi:
1. Pendekatan partisipatif terstruktur berbasis gotong royong
2. Partisipasi kualitatif berbasis pengalaman hidup masyarakat
3. Community-Led Monitoring (CLM)
4. Evidence-Based Participatory Practice
5. Penguatan kepercayaan (trust building)
6. Pemanfaatan media sosial dan digitalisasi
7. Indikator akses berbasis geospasial
8. Pendekatan berbasis desa
9. Pendekatan berbasis keluarga dan rumah tangga
TERPOPULER
