REGIONAL:
Suara.com - PDI Perjuangan tidak yakin Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin lepas dari bayang-bayang Megawati Soekarnoputri demi menjadi king maker atau penentu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menilai Jokowi tidak memiliki sikap demikian.
"Saya nggak yakin. Presiden punya sopan santun dan etika politik yang luar biasa," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2023).
Said berpandangan demikian bukan tanpa sebab. Ia berujar politik santun Jokowi sudah ditunjukkan melalui rekam jejaknya sebagai politisi yang berkarier di PDIP.
Karena itu, Said tidak yakin Jokowi akan menikung Megawati dalam persoalan king maker Pilpres 2024.
"Kami yang punya rekam jejak Pak Presiden Jokowi yang luar biasa, itu tidak mungkin dilakukan oleh Pak Jokowi, baik secara pribadi, personal maupun selaku presiden," kata Said.
Siasat Jokowi Lari dari Megawati
Perang dingin antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri dianggap masih terus berlanjut. Salah satu gambarannya terlihat dari absenya perwakilan PDIP dalam Silaturahmi Ramadhan di DPP Partai Amanat Nasional (PAN).
Disinyalir perang dingin itu berkaitan dengan politik 2024. Jokowi yang merupakan kader PDIP dinilai ogah tunduk dengan apa kata Megawati yang merupakan ketua umum.
Presiden memiliki pandangan tersendiri menyoal Pilpres. Pandangan ini yang belum tentu selaras dengan yang diinginkan Megawati.
Direktur Eksekutif Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah melihat ada upaya Jokowi untuk melepaskan diri dari bayang-bayang pengaruh Megawati. Jokowi ingin menunjukan tajinya sendiri sebagai king maker pada Pilpres mendatang.
"Ya tentu saja, ia ingin lepas dan miliki pengaruhnya sendiri," kata Dedi dihubungi, Senin (3/4/2023).
Menurut Dedi, keinginan Jokowi lepas dari pengaruh Megawati sudah tampak sejak lama. Meski Jokowi membantah tidak punya urusan dalam pembentukan koalisi, namun pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dipandang Dedi sebagai bentuk perlawanan dari Jokowi kepada PDIP.
"Sekaligus menjadi ruang kekuasaan Jokowi lepas dari PDIP, dan PDIP tahu, itulah sebab Jokowi mendapat teguran misalnya pada saat Rakernas PDIP hingga beberapa pidato Megawati yang menghardik kader untuk tidak bermanuver, itu ditujukan pada Jokowi," tutur Dedi.
Siasat Jokowi lepas dari pengaruh Megawati tidak sampai di situ. Lebih dari membentuk koalisi, Jokowi kekinian semakin terang benderang menunjukan kesan memberi endorse atau dukungan untuk Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden 2024.
"Ini menguatkan dukungan Jokowi ingin ada kekuatan besar yang bisa kalahkan PDIP, atau hilangkan pengaruh Megawati," kata Dedi.
Tidak cuma untuk kalahkan Megawati, langkah Jokowi mendukung Prabowo sekaligus sebagai ancang-anang mengalahkan rivalitas dengan Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan.
PDIP Tidak Ikut Pertemuan
Sementara itu, Dedi Kurnia melihat banyak kemungkinan terjadi di balik absennya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri maupun perwakilannya dalam acara Silaturahmi Ramadhan yang digelar DPP PAN, Minggu kemarin.
Pasalnya acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu sejatinya menghadirkan pula para ketua umum partai di koalisi pemerintah. Tetapi lantaran ketidakhadiran Megawati dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh, pertemuan itu terkesan pertemuan antara Jokowi dan dua koalisi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Mengingat para ketua umum yang hadir adalah para ketua umum di dua partai koalisi tersebut.
Menakar absennya PDIP, Dedi melihat ada sebab dua hal politis. Pertama, pertemuan itu membahas PDIP terkait penolakannya pada peserta Israel di Piala Dunia U20. Di mana program itu potensial menjadi harapan unggulan Jokowi untuk menguatkan simpati publik yang dalam gelaran internasional.
"Masih terasa sisa keberhasilan Formula E yang digelar Anies Baswedan melalui Pemprov DKI Jakarta, terlebih gelaran Superboat di Toba juga tidak begitu kuat gaungnya. Sehingga, PDIP menjadi pembahasan tentu karena faktor kadernya menolak cukup kuat," tutur Dedi.
Sebab kedua, absennya PDIP dalam pertemuan ketum parpol dengan presiden itu menunjukkan perkembangan konflik internal antara Jokowi dan PDIP yang masih berlanjut.
Jokowi dianggap ingin melepaskan pengaruh Megawati dan PDIP perihal arah dukungan politik ke depan.
"Meskipun beberapa waktu lalu sempat menemui Megawati dan Puan Maharani, bisa saja Jokowi masih enggan patuh pada PDIP utamanya terkait arah dukungan politik 2024. Ditambah dengan absen ya Nasdem maka menguatkan dugaan jika pertemuan itu memungkinkan membahas soal sikap PDIP dan imbas ke Pemilu 2024," kata Dedi.
Dedi menilai pernyataan Jokowi yang berujar tidak perlu saling menyalahkan dalam pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah tidak terlepas dari penolakan PDIP atas Timnas Israel. Menurut Dedi sikap Jokowi bisa saja berbeda apabila penolakan itu datang dari NasDem, yang kini sudah membentuk Koalisi Perubahan bersama Demokrat dan PKS.
"Karena tentu kelompok penolakan ada pada pihaknya, andai kelompok menolak di wilayah koalisi NasDem, sangat mungkin Jokowi memprovokasi publik untuk mengekspresikan kekecewaan secara mengemuka," kata Dedi.
TERPOPULER
