Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memilih untuk melihat dinamika politik ke depan, sebelum memutuskan bergabung dalam koalisi besar atau tidak.
Menurut Ketua DPP Achmad Baidowi, peluang koalisi besar dengan bergabungnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) memang ada.
"Ya namanya potensi ada saja koalisi besar itu bisa saja," kata Baidowi dihubungi, Selasa (4/4/2023).
Tetapi untuk merealisasikan rencana tersebut, tentu harus melihat peta politik ke depan.
"Apakah nanti menjadi koalisi besar ya tentu kita masih lihat peta di lapangan, perkembangan ke depan terkait koalisi ini," kata Baidowi.
Sementara, perihal pertemuan pimpinan parpol KIB dan KKIR dengan Presiden Jokowi di DPP PAN, Baidowi menegaskan, itu pertemuan yang biasa dan lumrah. Konteks pertemuan juga terkait koalisi pemerintahan.
Baidowi menegaskan, Jokowi tidak tidak ikut campur dalam rencana koalisi besar. Orang nomor satu di RI itu sebelumnya juga sudah menyatakan terkait bergabungnya KIB dan KKIR menjadi ranah ketum masing-masing.
"Ya Jokowi sudah menegaskan, kalau terkait koalisi koalisi itu ranahnya pimpinan parpol. Jadi saya kira Jokowi tidak ikut-ikutan lah soal itu," kata Baidowi
Ajak Partai Lain Gabung KIB
Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman Tokan membenarkan adanya pembahasan mengenai rencana koalisi besar dalam pertemuan antara ketum partai dengan Presiden Jokowi di DPP PAN, Minggu (2/4/2023).
Menurut dia, pembahasan itu memang ada di antara pertemuan para ketua umum dari Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
"Jadi lebih banyak membicarakan bagaimana kalau misalnya koalisi lebih besar, akan lebih bagus untuk membangun negeri ini. Kemudian demokrasi itu harus dibangun dengan tidak ada konflik yang berkepanjangan," kata Usman kepada wartawan, Senin (3/4/2023).
Usman mengatakan kalau ada peluang membangun koalisi lebih besar, kenapa tidak. Pasalnya menurut dia membangun bangsa dan negeri perlu kebersamaan.
Kendati ada pembicaraan rencana koalisi besar, Usman menegaskan hal itu tidak datang atau bahkan diminta oleh Jokowi yang juga hadir dalam acara Silaturahmi Ramadhan di DPP PAN, Jakarta Selatan.
"Enggak. Jadi koalisi ini mengundang partai-partai koalisi untuk bersilaturahmi. terus mengundang pak presiden. Karena partai koalisi (pemerintah) ya presiden sebagai bagian dari itu hadir untuk diskusi lah," ujar Usman.