Kiprah politik
Di luar komisi, Ganjar Pranowo juga terlibat dalam sejumlah pansus, diantaranya angota Pansus Angket Bank Century pada 2009-2010 dan Ketua Timwas Century, Anggota Pansus Angket Bank Century pada 2009-2013.
Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Pansus Ruu tentang Partai Politik di DPR RI 2007-2009, Ketua Pansus tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD di DPR RI 2007-2009.
Anggota Badan Legislasi DPR RI 2004-2010, Sekretaris Fraksi PDIP MPR RI 2009-2010, Sekretaris I Fraksi PDIP DPR RI 2007-2009, Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI 2010-2013.
Karir terakhir Ganjar Pranowo adalah sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode sejak 2013 hingga saat ini, dan akhinya diusung oleh PDI Perjuangan untuk maju jadi Capres di 2024 mendatang.
Kiprah Ganjar Pranowo di dunia politik tidak terlepas dari sejumlah kontroversi yang menyertainya. Deretan kontroversi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Tersandung kasus korupsi e-KTP
Pada November 2017, nama Ganjar Pranowo sempat terseret kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Ketika itu ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI dan disebut menerima uang sebesar 500 ribu dolar Amerika.
Baca Juga: Adu Spek Cawapres Idaman Anies Baswedan vs Ganjar Pranowo untuk Diajak Maju Pilpres 2024
Hal tersebut berdasarkan kesaksian yang diungkapkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin.
2. Izin pabrik semen Rembang
Pada 2017 lalu, Ganjar Pranowo mengeluarkan izin penambangan kepada pabrik semen di daerah Rembang, Jawa Tengah.
Ia lalu mengizinkan para pegiat lingkungan menggugatnya ke PTUN. Adapun penerbitan izin tersebut merupakan tindak lanjut dari Komisi Penilai Amdal (KPA) yang telah melakukan siding pada 2 Februari 2017.
3. Kasus tambang di Wadas
Masih kasus tambang, warga Wadas, Jawa Tengah pernah meminta Ganjar Pranowo menghentikan rencana proyek pertambangan di wilayahnya.