Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari membantah tudingan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menyebut KPU menyelundupkan pasal untuk memudahkan mantan terpidana korupsi kembali menjadi calon legislatif (caleg).
KPU mengklaim Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur tentang pencalonan mantan terpidana kembali menjadi caleg PKPU telah sesuai dengan keputusan dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Itu bukan ngarang-ngarang KPU dan bukan penyelundupan pasal karena sesungguhnya ketentuan itu kami ambil dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi," kata Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).
Hasyim juga mengatakan bahwa aturan tersebut sudah diterapkan pada Pilkada 2020 lalu.
"Ketentuan ini sebetulnya sudah diadopsi ketentuan pada Pilkada. Pilkada lalu 2020 itu sudah menerapkan ini bahwa seseorang yang sudah dipidana dan kemudian selesai menjalankan pidananya baru mencalonkan diri kalau sudah genap atau melampaui jeda 5 tahun setelah dinyatakan bebas murni," tutur dia.
Sebelumnya, ICW menyebut KPU mempermudah mantan terpidana korupsi kembali menjadi caleg melalui PKPU Nomor 10 tahun 2023 dan PKPU Nomor 11 tahun 2023.
"KPU diketahui menyelundupkan pasal yang membuka celah mantan terpidana korupsi untuk maju dalam kontestasi pemilu legislatif tanpa melewati masa jeda waktu lima tahun. Jelas dan terang benderang tindakan KPU itu dapat dikategorikan sebagai pembangkangan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK)," demikian keterangan ICW.
