Suara.com - Analis Politik yang juga Direktur Eksekutif Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai, jika Partai Demokrat terlalu berlebihan ketika merasa dikhianati Anies Baswedan dan Partai NasDem soal urusan cawapres untuk Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Dedi menanggapi Demokrat merasa dikhianati oleh Anies Baswedan dan Partai NasDem, usai AHY tak dipilih jadi cawapres. Anies disebut justru memilih Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi cawapres.
"Kondisi itu tidak bisa kemudian disebut berkhianat, karena memang belum ada janji politik yang memastikan koalisi akan usung AHY," kata Dedi saat dihubungi, Jumat (1/9/2023).
"Kemarahan Demokrat cukup beralasan secara personal, tetapi berlebihan dari sisi organisasi politik, karena faktanya keputusan Cawapres yang saat ini diambil, masih sesuai dengan piagam koalisi di mana Anies Baswedan diberi kewenangan menentukan cawapres," sambungnya.
Di luar itu, kata dia, suasana koalisi partai politik hari ini memang masih sangat dinamis. Justru, menurutnya, dengan kejelasan Anies menggandeng Cak Imin, ini membuat koalisi yang ada akan segera mengambil keputusan lanjutan.
"Misalnya, Demokrat bisa saja akan segera menarik diri dari koalisi dan membangun koalisi baru, bisa saja dengan PPP dan PKS dan usung AHY-Sandiaga Uno, tetapi PKS tentu tidak miliki perbedaan, karena sama saja antara menudkung Anies atau AHY, sehingga mereka akan sulit diajak membangun koalisi baru itu, kecuali diberi kesempatan menjadi pengusung utama," ujarnya.
Untuk itu, Dedi menilai, sebutan pengkhianatan hanya propaganda Demokrat, yang sebenarnya tidak ada pengkhianatan dalam situasi tersebut.
"Karena AHY belum pernah dideklarasikan, atau setidaknya dipastikan untuk mendampingi Anies," pungkasnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat mengungkap pengkhianatan yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem). Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memutuskan untuk memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres mendampingi calon presiden (capres) Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya melalui keterangan tertulisnya.
"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023 di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," kata Teuku dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/8/2023).
Teuku mengungkapkan kalau pada malam itu, Anies dipanggil Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut. Kemudian, pada 30 Agustus 2023, Anies meminta Sudirman Said untuk menyampaikannya kepada Demokrat dan PKS tanpa menemui secara langsung.
Partai Demokrat sempat mengonfirmasi soal informasi tersebut kepada Anies. Anies pun tak bisa mengelaknya.
"Ia (Anies) mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar," terangnya.
TERPOPULER
