Ingatkan Wewenang Presiden Jelang Pemilu, Pakar: Sebentar Lagi Akan Ada Pembagian BLT

Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin, menyoroti soal buramnya sistem demokrasi di Indonesia, khususnya menjelang Pemiu 2024 mendatang. Ia menilai salah satu penyebabnya adalah wewenang presiden yang terlalu besar.

Oleh karena itu, Zainal menyarankan agar di waktu singkat jelang pemilu 2024, dibuat aturan yang membatasi wewenang presiden. Hal ini juga disebutnya mengacu pada model “lame duck” alias bebek lumpuh di Amerika Serikat (AS).

Hal itu disampaikan Zainal saat diskusi bertajuk 'Menyelamatkan Demokrasi dari Cengkeraman Oligarki dan Dinasti Politik' di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (14/11/2023). Hadir juga sejumlah tokoh dalam diskusi itu, di antaranya Franz Magnis Suseno, Prof. Ikrar Nusabakti, Usman Hamid, Bivitri Susanto dan Rafly Harun.

Buramnya demokrasi, kata Zainal, ditandai dengan berbagai rentetan peristiwa yang terjadi belakangan ini. Mulai dari pengajuan batas usia capres-cawapres, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pelanggaran etik berat Hakim MK Anwar Usman hingga majunya putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres.

"Saya kira kita sudah berhadapan dan selesai pembicaraan kita soal buramnya demokrasi. Nah sekarang adalah musim panggilan untuk menyelamatkan demokrasi," ujar Zainal.

Di Amerika, kata Zainal, Presiden harus dibatasi karena sangat potensial menggunakan kekuasaannya. Apalagi, presiden incumbent yang sangat mungkin menggunakan kekuasaannya untuk mendorong calon tertentu untuk menjadi penerusnya.

"Nah kita tidak mengatur apa-apa soal apa lame duck itu, padahal di beberapa negara itu diatur. Misalnya presiden sudah tidak boleh lagi mengambil langkah-langkah penting yang berkaitan dengan keuangan dan berkaitan dengan jabatan. Itu enggak boleh lah dihalangi," jelas dia.

"Indonesia itu sama negara yang sama sekali tidak mengatur lame ducknya seorang presiden padahal bahaya sekali," tambahnya.

Salah satu upaya penggunaan kekuasaan contohnya adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah menjelang Pemilu. Cara ini merupakan penggunaan uang negara secara berlebihan demi memperdaya masyarakat agar memilih calon tertentu.

"Lihat saja, saya berani taruhan sebentar lagi akan ada pembagian BLT. Itu menjadi bahan yang paling mungkin dipakai untuk meninabobokkan publik," kata Zainal.

Kemudian, Zainal juga menyoroti soal penggunaan aparat negara jelang Pemilu. Seharusnya, TNI-Polri kata dia, keluar dari proses pemilihan karena memiliki kekuatan untuk memaksakan sesuatu.

"Kalau aparat negara itu tidak netral maka saya kira itu adalah intervensi armed forces melalui pintu belakang dan itu berbahaya tentu saja buat demokrasi,” pungkasnya.