Suara.com - Badan Pemenangan Pemilu (Baplilu) Nasional Partai Persatuan Pembangun (PPP) mendorong penegakan hukum di Indonesia agar bisa benar-benar ditegakan untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.
Wakil Sekretaris Bappilu Nasional PPP Norman Zain mengatakan, Pemilu 2024 harus berjalan dengan baik, aman tertib, damai, berintegritas, tanpa politisasi SARA, dan politik uang.
Pria yang karib disapa Didik ini mengatakan, pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu dipersiapkan secara matang.
Menurutnya, penyelenggara Pemilu membutuhkan orang-orang yang berintegritas agar Pemilu bisa berjalan dengan sukses.
"Penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu perlu disiapkan dengan matang. Selain pengetahuan dan keterampilan dalam kepemiluan, juga diperlukan integritas untuk menyukseskan pemilu," jelas Didik dalam keterangan tertulis, yang diterima Suara.com, Senin (27/11/2023).
Didik menilai, Pemilu 2024 sangatlah kompleks dan memiliki tantangan tersendiri yang harus diselesaikan pihak penyelenggara tidak terkecuali dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM).
"Penyelenggara maupun pengawas pemilu harus profesional dengan dikuatkan integritas. Kombinasi keduanya ini akan menghasilkan pemilu yang berkualitas, kredibel, dan bermartabat," terang didik.
Selain itu, lanjut Didik, jajaran Kejaksaan dan Kepolisian juga harus mampu menjaga netralitas pemilu supaya pemilu berjalan baik dan aman.
"Aparat penegak hukum harus menjaga netralitas, itu penting supaya Pemilu bermartabat dan menghasilkan Pemilu yang berkualitas," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua LABH DPP PPP Erfandi menyebut, penegakan hukum merupakan usaha untuk melaksanakan norma-norma yang telah disepakati dan ditetapkan.
"Karena tanpa Pemilu yang bersih, jujur, bermartabat dan adil, maka penegakan hukum akan terdistorsi dan semakin jauh dari cita-cita bangsa Indonesia," terang dia.
"Dalam hal ini sudah tentu rakyat Indonesia menghendaki adanya Pemilu yang jujur dan adil, pergantian kekuasaan, baik kekuasaan lembaga eksekutif maupun kekuasaan lembaga legislatif," katanya.
