REGIONAL:
Menjadi Cawapres termuda di Pilpres 2024 juga bisa dianggap sebagai prestasi Gibran Rakabuming Raka. Meski banyak sekali polemik selama proses pencalonannya.
Sebelum terjun ke dunia politik, Gibran dikenal sebagai putra sulung Presiden Jokowi yang memiliki ragam usaha mulai dari bidang kuliner hingga teknologi.
Hal itu pun sempat membuat dirinya dijadikan Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJB) Kota Solo.
Gibran terjun ke dunia politik pada tahun 2019 dengan resmi menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Lalu tahun 2020 ia maju di kontestasi politik dengan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surakarta.
Pada pemilihan itu ia kalah telak dan resmi dilantik menjadi Walikota Surakarta pada tahun 2021. Meski usianya menjadi yang termuda dalam memimpin kota tersebut tapi selama 2 tahun menjabat, ia menerima banyak sekali penghargaan.
Misalnya, Top Inspiring Leader dalam Joglosemar Tourism Awards 2021, dari Indonesia Travel Tourism Award (ITTA) Foundation, inobatkan sebagai wali kota terpegah, atau paling populer, oleh perusahaan intelijen media, Indonesia Indicator (I2), selama dua tahun berturut-turut, 2021 & 2022.
Gibran dan Pemkot Solo juga menerima beberapa penghargaan seperti Sertifikat Adipura Kategori Kota Besar dari KLHK, Universal Health Coverage (UHC) dari Kemenko PMK, Digital Government Award Kategori Pencapaian Indeks SPBE dari Kementerian PANRB.
Kota Solo juga mendapat predikat pertama sebagai Kota Paling Nyaman Dihuni atau most liveable city di Indonesia versi Ikatan Ahli Perencana (IAP).
Sementara itu, gelar yang kerap dibangga-banggakan adalah ketika Gibran membawa tren kenaikan pertumbuhan ekonomi di Solo. Menurut BPS Kota Surakarta, ekonomi Solo tumbuh 4,01% (2021) & 6,25% (2022) ini menjadi yang tertinggi selama 7 tahun terakhir.
Persentase penduduk miskin di Solo juga turun dari 9.40% (2021) ke 8,84% (2022).
Mahfud MD
Mahfud MD memulai karirnya menjadi seorang akademisi dengan menjadi staf pengajar di Fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia (UII) Yogayarkta dari 1984.
Setelah itu, pada masa kepemimpinan Presiden Gus Dur ia ditunjuk untuk menduduki posisi Menteri Pertahanan RI. Kala itu hal ini sempat menuai sorotan karena latar belakang Mahfud berasal dari kalangan sipil.
Namun, Mahfud hanya menjabat selama kurang lebih setahun. Sebelum ia dipindahkan dengan menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM. Tentu bukan tanpa alasan, kala itu Mahfud menggantikan Yuzril Ihza Mahendra yang berhenti karena dilengserkannya Gus Dur sebagai Presiden RI.
Kemudian, Mahfud menjadi anggota DPR pada periode 20024-2008. Setelah purna karirnya kian memuncak dengan ditunjukan menjadi Ketua MK periode 2008-2013.
Sejak 2019 hingga kini dalam masa kepemimpina Joko Widodo, ia kembali menduduki jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI.
Bisa dilihat, kalau Mahfud MD pernah mengemban jabatan sebagai eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.
Tentu saja tak hanya posisinya yang mentereng di dunia politik. Hal itu pun diimbangi dengan berbagai penghargaan yang pernah ia raih.
Misalnya, penghargaan “KAHMI Award” dari KAHMI pada 2010 berkat dedikasi, prestasi, & kinerja yang dicapainya dalam upaya penegakan hukum & keadilan di Indonesia dan penghargaan Udayana Award, penghargaan tertinggi di Universitas Udayana Bali karena dinilai mampu menegakkan hukum yang berkeadilan secara konsisten di tengah-tengah masyarakat.
Usai menjabat menjadi Menkopolhukam, Mahfud juga berhasil membongkar beberapa kasus korupsi. Seperti kasus dugaan pengadaan proyek satelit Kemenhan periode 2015, kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe, hingga kasus korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri.
TERPOPULER
