Suara.com - Calon Presiden (Capres) nomor urut satu, Anies Baswedan, mengakui pentingnya oposisi dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan adanya oposisi, maka segala kebijakan yang dibuat bisa lebih berkualitas.
Namun, Anies mengakui kekuatan alias power dari oposisi tak boleh lebih besar dari pemerintah. Jika itu terjadi, maka segala program yang ingin dibuat bisa jadi terhambat.
"Kami tetep berharap berada di pemerintahan itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada oposisi supaya keputusan-keputusan yang kita ingin lakukan itu bisa gol," ujar Anies dalam acara Desak Anies X Total Politik di Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).
Menurut Anies, yang sehat adalah yang diberikan ruang diskusi. Pemerintah kata dia, tak boleh membuat kebijakan yang tak menerima pandangan dari kubu oposisi.
"Ada ruang bagi oposisi untuk mengungkapkan pandangannya sehingga ada perdebatan yang berimbang, dikasih ruang untuk perdebatan itu. Tapi kalau ruang perdebatan itu tidak ada maka yang rugi ya kita-kita semua," ucap Anies.
Eks Gubernur DKI itu pun mencontohkan salah satu kebijakan yang tak melibatkan oposisi untuk berdiskusi adalah penyusunan Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) dan omnibus law. Partai politik yang berada di kubu oposisi saat itu hanya Partai Demokrat dan PKS.
"Contoh pengambilan keputusan mengenai IKN, pengambilan keputsuan mengenai omnibuslaw itu prosesnya meniadakan perdebatan seakan-akan karena oposisinya kecil lalu dilawatin begitu saja," ucapnya.
Oleh karena itu mantan Gubrnur DKI Jakarta ini mengatakan jika terpilih sebagai presiden, maka akan memberikan ruang diskusi bagi oposisi. Tujuannya agar kebijakan yang dihasilkan sudah melalui pembahasan pro-kontra dan diterima semua pihak.
"Yang sering terjadi apa, segera diputuskan segera dijalankan sesudah itu baru diperdebatkan, jadi perdebatan nah kalau sesuatu sudah diputuskan kan ada yang mengkritik dianggap kontra pemerintah," pungkasnya.
