"Dan harganya saya kira memadai India, lebih banyak kita bisa impor," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan ada 82 juta anak yang akan diberikan susu gratis dengan rata-rata 500 cc susu setiap anak.
"Berarti sekitar 40 juta liter. Beerarti kita minimal perlu sapi perah ya minimal mungkin 2,5 juta. Jadi kita mungkin harus impor 1 juta atau 1,5 juta sapi. Dalam dua tahun dia akan melahirkan, kita akan punya 3 juta," kata Prabowo.
"Kira-kira begitu strategi kita. Ini tidak instan tapi ada will-nya, ada kehendak," kata Prabowo.
Sebelumnya, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merasa heran dengan program makan siang dan susu gratis dalam janji kampanye paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Cak Imin, janji tersebut memang menarik. Namun permasalahannya jumlah ketersediaan susu di dalam negeri saat ini tidak mungkin mencukupi.
"Bahwa isu makan gratis itu memang menarik, susu gratis, menarik. Itu susunya nggak ada, pasti impor dan menguntungkan orang-orang yang mengimpor susu," kata Cak Imin dalam acara Slepet Imin di Garut, Jawa Barat, dikutip Suara.com, Kamis (4/1/2024).
Oleh sebab itu, Ketua Umum PKB itu menekankan bahwa stok susu di dalam negeri juga harus diperhatikan. Selain itu, Cak Imin mengingatkan pentingnya melibatkan masyarakat dalam program tersebut.
"Jadi harus dipersiapkan, jangan makan gratisnya, siapkan rakyat, peternak, supaya sehat supaya menumbuhkan pendapatan, peternakan tumbuh, makan sehat baik," jelas Cak Imin.
Baca Juga: TKN Prabowo-Gibran Respons Rekomendasi Bawaslu Jakpus soal Gibran Bagi-bagi Susu
Sebab, jika saat ini Prabowo-Gibran baik timnya hanya gembor-gembor soal program makan siang dan susu gratis, pada akhirnya akan ketergantungan dengan impor.
"Kalau sekarang susu butuhnya satu juta liter, yang tersedia hanya 300 liter, bagaimana kalau nggak impor?" ucap Cak Imin.
Makan Anggaran Rp 400 Triliun
Untuk diketahui, program Prabowo-Gibran makan siang dan susu gratis diprediksi akan memakan anggaran Rp400 triliun.
Sekjen Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid pada Selasa (28/11/2023) menyatakan, untuk sumber dana tersebut melalui pengalihan pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi rencana keuangan negara.
"Ya dari refocusing dan realokasi uang fungsi pendidikan, perlindungan sosial dan dana kesehatan. Tergantung pada segmentasi orang bersangkutan," kata Nusron.
