"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," kata dia.
Pernyataan Jokowi tersebut lantas menuai kritikan dari kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin hingga koalisi masyarakat sipil. Mereka mempersoalkan praktik nepotisme hingga politik yang dilakukan tanpa etik dan rasa malu.