TKN Bela Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye Dan Berpihak: Undang-undang Jauh Di Atas Etika

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang juga merupakan capres pendamping Gibran Rakabuming Raka putra sulung Jokowi.

Jokowi saat itu menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye di Pilpres dan Pemilu termasuk presiden juga menteri.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi merespons pertanyaan terkait adanya menteri yang terjun menjadi tim sukses salah satu pasangan capres-cawapres.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi.

Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," kata dia.

Pernyataan Jokowi tersebut lantas menuai kritikan dari kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin hingga koalisi masyarakat sipil. Mereka mempersoalkan praktik nepotisme hingga politik yang dilakukan tanpa etik dan rasa malu.