Terlebih, Hasto menyebut bahwa anggaran di Kementerian Pertahanan terbilang sangat besar. Sehingga, dibutuhkan keberanian untuk melepas jabatan dengan segala fasilitasnya.
"Ya meskipun anggaran di sana besar sekali, sehingga rasanya kalau (mengharap Prabowo) mundur dengan anggaran sebesar itu sayang. Tapi ini merupakan sikap (Pak Mahfud MD) yang gentleman," katanya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, sebelumnya Mahfud MD tidak menggunakan segala fasilitas di Kemenkopolhukam untuk berkampanye. Hal tersebut, kata Hasto, bagian dari upaya Mahfud MD membangun keteladanan dalam melakukan gerak kampanye.
Sayangnya, sikap negarawan tersebut tak diikuti dengan komitmen pemimpin tertinggi.
"Ternyata pada akhirnya dihadapkan pada suatu peristiwa penting ketika tanggal 24 Januari 2024, di hadapan jajaran TNI, Pak Jokowi menyatakan sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik, itu boleh berpihak, boleh berkampanye," kata Hasto.
"Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia pada titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, dan para kelompok-kelompok pro demokrasi. Bahkan civitas UGM menyampaikan sikapnya di tempat yang sangat keramat, tempat yang sangat penting dan menjadi simbol dari UGM, yaitu Balairung," jelas Hasto.