-
14:31 WIBProfil Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Responsnya saat Ditanya Kasus Ferdy Sambo Disorot
Reaksi Wamenkumham terkait kasus penembakan Brigadir J jadi sorotan.
Selengkapnya -
13:52 WIBSoroti Respon Wamenkumham Saat Diminta Komentari Kasus Sambo, Fadli Zon: Tak Bertanggung Jawab dan Tutup Mata
Wamenkumham ditodong soal tanggapannya mengenai kasus yang menjerat Sambo
Selengkapnya -
14:22 WIBProf Eddy: Sampai Saat Ini Komnas HAM Belum Pernah Rekomendasikan Kasus Kudatuli Masuk Pelanggaran HAM Berat
"Yang DOM Papua juga belum dilakukan penyelidikan."
Selengkapnya -
12:42 WIB
Profil Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Ogah Hapus Pasal Penghinaan Presiden RKUHP
Berikut profil Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan Ham yang enggan menghapus pasal penghinaan presiden dalam draf RKUHP.
Selengkapnya -
18:38 WIB
Wamenkumham Sebut Ada 14 Pasal yang Hingga Kini Masih Memicu Kontroversi dalam RUU KUHP
Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) hingga kini masih menyisakan isu kontroversial di dalam masyarakat.
Selengkapnya -
19:52 WIBSempat Tertunda untuk Disahkan, RUU KUHP Kini Ditargetkan Rampung Juli 2022
Hal itu ditegaskan Edward usai menghadiri rapat dengar pendapat di Komisi III DPR terkait RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan.
Selengkapnya -
16:16 WIB
Beda dengan yang Dibatalkan MK, Pasal Penyerangan Harkat-Martabat Presiden dan Wapres di RUU KUHP jadi Delik Aduan
"Kami menambahkan itu bahwa pengaduan dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden."
Selengkapnya -
01:04 WIBUU TPKS Tonjolkan Aspek Keadilan Restoratif
Dengan aspek restorative justice dalam UU TPKS, korban kekerasan seksual perempuan dan anak harus dipastikan mendapatkan pemulihan.
Selengkapnya -
00:50 WIB
Wamenkumham: Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Termasuk Kejahatan Paling Serius
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan pertimbangan di balik penamaan RUU TPKS.
Selengkapnya -
13:53 WIB
Kepastian Pengesahan RKUHP Pada Juni 2022 Jawab Keraguan Tumpang Tindih Aturan di RUU TPKS
Pengesahan RKUHP itu merupakan jawaban Edward atas pertanyaan Anggota Baleg DPR RI Christina Aryani yang khawatir RKUHP tidak juga disahkan.
Selengkapnya -
12:58 WIB
Wamenkumham Janjikan Pengesahan RKUHP Paling Lambat Juni
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej memastikan pengesahan revisi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP) bakal disahkan padaJunitahun ini.
Selengkapnya -
22:13 WIBWakil Menkumham Edward Omar Sharif Hiariej Apresiasi Penataan Keamanan Rutan Bantul
sebelum berkunjung ke Rutan Bantul, Wamenkumham melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Yogyakarta
Selengkapnya -
18:04 WIB
Wamenkumham Sebut Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Kerap Diterjang Kendala
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan, setidaknya ada dua jalur yang bisa dipilih sebagai upaya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.
Selengkapnya -
17:21 WIBSerahkan CD Metalllica ke KPK, Jokowi Disebut Contoh Pejabat Taat Laporkan Gratifikasi
"...Beliau tebus (11 juta) karena ketika diberikan CD Metallica itu beliau lapor KPK dan KPK menganggap itu sebagai gratifikasi."
Selengkapnya -
22:13 WIBWamenkumham: Sulit Kategorikan Kecerdasan Artifisial sebagai Subjek Hukum
AI tidak bisa dipersonifikasi sebagai manusia yang punya kecakapan hukum.
Selengkapnya -
15:26 WIB
Wamenkumham: Kecerdasan Artifisial Berimplikasi Terhadap UU Hak Cipta
Dengan AI, komputer dapat menghasilkan karya kreatif dan membuat berbagai keputusan yang terlibat dalam proses kreatif tanpa campur tangan manusia.
Selengkapnya -
15:06 WIB
Ogah Disalahkan Lapas Penuh, Wamenkumham: Aparat Kita Masih Berkutat Hukum Zaman Hammurabi
"Ini yang saya katakan bahwa aparat penegak hukum kita masih berkutat pada hukum pidana zaman 'hammurabi'," ucap dia.
Selengkapnya -
16:38 WIBWamenkumham Klaim RUU KUHP Bisa Atasi Masalah Lapas Overkapasitas
"Lapas seyogyanya dapat mempersiapkan terpidana untuk kembali dan diterima di masyarakat, tidak mengulangi perbuatannya, dan dapat bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Selengkapnya -
16:20 WIBRUU KUHP Jadi Upaya Pemerintah Susun Sistem Rekodifikasi Hukum Pidana Nasional
Itu dilakukan guna menggantikan KUHP lama yang menjadi produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda.
Selengkapnya -
14:17 WIBWamenkumham Luruskan Beragam Anggapan Miring Soal KUHP
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej meluruskan pandangan publik soal pasal penghinaan kepala negara yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Selengkapnya
