Suara.com - Gerakan Nurani Bangsa atau GNB mengunjungi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bentuk dukungan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau Luber-Jurdil.
Hadir dalam pertemuan itu sejumlah tokoh bangsa, di antaranya istri almarhum Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Shinta Nuriyah, Komarudin Hidayat (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah), Erry Riyana Hardjapamekas, Makarim Wibisono, dan Alissa Wahid.
Pada kesempatan itu, mereka bersepakat bahwa Pemilu 2024 merupakan mekanisme konstitusional lima tahunan untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis dan memiliki amanat luhur mewujudkan kesejahteraan rakyat, kemakmuran, dan kemaslahatan bersama.
"Cita-cita luhur itu hanya bisa dicapai melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," kata tokoh GNB, Komarudin Hidayat dalam keterangannya, Kamis (1/2/2024).
GNB dan KPU juga bersepakat bahwa penyelenggara pemilu memiliki mandat dan amanah luhur memfasilitasi terpilihnya wakil rakyat dan pemerintahan yang berkualitas dan demokratis.
"Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPU di semua tingkat memegang teguh janji konstitusi dan bebas dari pengaruh pihak manapun," ujar Komarudin.
Lebih lanjut, GNB juga meyakini KPU bisa ditunaikan dengan baik dengan dukungan peserta pemilu yang berkontestasi secara bermartabat dan mematuhi aturan pemilu.
Selain itu, semua elemen bangsa juga mendukung terlaksananya pemilu berkualitas dan bermartabat melalui keterlibatan aktif dalam mengawal dan mengawasi berbagai tahapan pemilu.
Pada kesempatan yang sama, GNB juga menyampaikan kepada para pimpinan KPU bahwa ada berbagai pertanyaan dan kekhawatiran mengenai penyelenggaraan pemilu seperti pengelolaan surat suara cadangan 2 persen di tempat pemungutan suara (TPS) serta memastikan penggunaan informasi dan teknologi dalam pemilu bisa dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Jelang Debat Terakhir, Prabowo Was-was Diberi Nilai Lagi oleh Paslon Lain
"GNB berpandangan penjelasan KPU tentang isu-isu tersebut penting sebagai cara membangun transparansi dan legitimasi KPU. Dalam hal itu, GNB mendukung upaya-upaya KPU agar proses dan hasil pemilu mendapat legitimasi kokoh," tuturnya.
Mereka juga bersepakat perihal pentingnya perlakuan yang adil dan setara kepada semua peserta pemilu untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat, serta menghasilkan pemerintahan dengan legitimasi kokoh.
