Beda Dana Bansos Jokowi Saat Pandemi vs Pemilu, Bikin Kaget!

Suara.com - Anggaran bantuan sosial (bansos) era Presiden Joko Widodo menjadi sorotan. Ini setelah bansos pada tahun Pemilu 2024 jauh lebih banyak ketimbang bansos yang dibagikan saat pandemi Covid-19 tahun 2021 hingga 2022.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi kini semakin jor-joran dalam membagikan bansos, khususnya mendekati hari Pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024 mendatang.

Tak main-main, dana bansos tahun ini sudah naik puluhan triliun ketimbang tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran Suara.com, anggaran bansos pada saat pandemi Covid-19 tahun 2021 sebesar Rp468,2 triliun. Kemudian dana bansos saat pandemi tahun 2022 digelontorkan sebesar Rp 460,2 triliun.

Anggaran bansos sempat berkurang pada 2023 menjadi Rp439 triliun. Namun di tahun Pemilu 2024, dana bansos melesat sebesar 12,4 persen menjadi Rp496 trliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengumumkan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dirapel selama 3 bulan. BLT yang disiapkan pemerintah dari Januari sampai Maret 2023 ini sebesar Rp11,25 triliun.

Tak sampai di situ, Presiden Jokowi juga sudah memastikan bahwa pemerintah akan membagikan bansos beras sampai Juni mendatang. Hal ini diungkapkan langsung oleh Jokowi saat membagi-bagikan bansos beras di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarya, Selasa (30/1/2024).

Gelontoran bansos yang jor-joran di tahun politik ini tentu ramai disorot. Apalagi, sebelumnya sempat beredar bansos beras yang ditempeli poster salah satu paslon capres-cawapres 2024.

Pembagian bansos 2024 tak libatkan Mensos Risma?

Sorotan lain dari pembagian bansos pada tahun adalah munculnya isu tidak melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos). Bahkan Presiden Jokowi tidak pernah mengajak Mensos Tri Rismaharini saat membagi-bagikan bansos kepada rakyat.

Situasi ini mendapatkan kritikan pedas dari Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode M Syarif. Mantan Wakil Ketua KPK ini mengingatkan agar jangan sampai bansos yang dibagikan ke rakyat digunakan untuk ajang politik.

"Kalau disebar-sebarkan itu, apalagi yang diberikan oleh yang di luar Kementerian (Sosial), ya itu saya pikir sudah penyalahgunaan bansos. Enggak usah saya menyebutnya," ujar Laode di Gedung C1 KPK, Jakarta pada Kamis (1/2/2024).

Tak hanya itu, Laode juga meminta Presiden Jokowi untuk tidak menerabas aturan bagi-bagi bansos.

"Menurut saya, kami di masyarakat sipil, ingin melihat (berharap) bahwa semua itu dijalankan dengan akuntabel dan sesuai aturan. Jangan semua diterabas, kalau semua diterabas, negara apa kita ini," pungkas Laode M Syarif.