REGIONAL:
Selain itu HNW tak sependapat dengan pandangan sebagian kalangan bahwa kecurangan pemilu hanya bisa diselesaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menegaskan hak angket kecurangan pemilu berbeda dengan perselisihan hasil pemilu yang disidangkan di MK
"Syarat hak angket diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR dan berasal lebih dari satu fraksi. Selama syarat terpenuhi, tidak ada halangan hak angket digunakan dan tidak ada hak konstitusional siapa pun, apalagi pihak di luar DPR untuk membuat gaduh dengan mem-framing negatif dan menolak hak angket DPR," ujar HNW.
5. Gatot Nurmantyo
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo selaku presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) juga sepakat dengan rencana hak angket. Dia menilai hal itu lebih baik daripada dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau Bawaslu.
"Ya sekarang, hukum Mahkamah Konstitusi bagaimana bisa dipercaya? Bawaslu bagaimana bisa dipercaya? Maka secara aturan negara, tempat terakhir ya hak angket itu," ujar Gatot pada Jumat (23/2/2024).
Menurut Gatot, hak angket itu lebih baik daripada dibawa lewat parlemen jalanan karena berpotensi menimbulkan kekacauan politik.
"Kalau hak angket nggak bisa, ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan, bisa terjadi kekacauan dan lain sebagainya," ucap dia.
Gatot pun optimis hak angket bisa menunjukkan kebenaran terkait pelaksanaan pemilu 2024. Sebagai informasi, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menggelar acara diskusi publik dengan tema 'Rakyat Indonesia Menggugat' di Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (23/2/204).
Kontributor : Trias Rohmadoni
TERPOPULER
